MK Tolak Batas Usia Capres-Cawapres dan Pengalaman Kepala Daerah

JakartaMahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak usulan perubahan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun tetap berlaku, menolak permohonan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MKRI, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Meskipun keputusan tersebut disetujui oleh sembilan hakim konstitusi, dua hakim MK, yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo, menyampaikan dissenting opinion yang berbeda pendapat terkait dengan penolakan ini.

Permohonan dari Partai Garuda dan Kepala Daerah

Partai Garuda, yang diwakili oleh Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Yohanna Murtika, turut serta dalam permohonan ini. Pemohon berharap MK mempertimbangkan pengalaman sebagai kepala daerah sebagai syarat alternatif bagi calon presiden dan cawapres.

Baca juga: Batas Usia Minimal Capres-Cawapres Tak Berubah Tetap 40 Tahun

Pertimbangan Hakim MK

Ketua MK Anwar Usman, dalam membacakan amar putusan, menjelaskan bahwa MK berwenang mengadili permohonan tersebut.

Namun, argumen pemohon tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk mendukung perubahan tersebut. MK juga menolak argumen terkait pengalaman kepala daerah sebagai syarat tambahan.

Tuntutan Pemohon

Nomor perkara terkait permohonan uji materi ini adalah 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.

Para pemohon meminta hakim konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 c UU Pemilu bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945. PSI, sebagai salah satu pemohon, menginginkan penurunan usia capres/cawapres menjadi 35 tahun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar