MK Tolak Gugatan, Neng Siti Julaiha: Keputusan yang Demokratis

Lebak – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan gugatan terhadap sistem pemilihan umum (pemilu). Keputusan yang diambil MK untuk sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka.

Gugatan yang diajukan ditolak dengan diketok palu langsung oleh Ketua MK Anwar Usman pada hari ini, Kamis, (15/6/2023).

Neng Siti Julaiha, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Lebak, menyambut baik keputusan MK dan mengatakan bahwa keputusan MK tersebut, sudah mewakili dan memihak kepada kepentingan orang banyak.

“Keputusan yang demokratis dan memenuhi hak orang banyak, masyarakat bisa memilih langsung calon yg sdh dikenali secara langsung bukan calon yg ditawarkan oleh partai” katanya saat dihubungi, Kamis, (15/6/2023).

Selain itu diungkapkannya, dengan diputuskannya gugatan oleh MK, keputusan tersebut dapat memberikan dampak yang baik untuk partai.

“Selain itu dapat mensolidkan simpatisan dan kader partai dalam memenangkan pemilu 2024 mendatang,” lanjutnya.

Lebih lanjut, NJ sapaan akrabnya menilai dengan keputusan tersebut, DPC PPP Lebak sebelumnya sudah mempersiapkan sebaik mungkin untuk Pemilu 2024 mendatang.

“Persiapan sudah kami lakukan secara maksimal dari mulai penjaringan bacaleg , Pendaftar ke KPUD dan tentu pola yg kita siapkan adalah dengan mekanisme pemilihan sistem terbuka ,” ungkapnya.

Ditambahkannya dirinya juga akan maju pada Pemilu 2024 sebagai Caleg DPR RI dapil Banten 1 dan berharap bisa berjalan dengan lancar.

“Demi kepentingan jalannya kaderisasi juga untuk mempertahankan kursi yg saat ini diisi oleh Fraksi PPP saya mohon do’a dan dukungannya akan maju di DPR RI Dapil Banten 1” tutupnya.

Tahapan persidangan sudah berjalan dimulai dengan permohonan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 14 November 2022 oleh enam orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka dan mereka berhak untuk dikembalikan ke sistem proporsional tertutup.

Sebelumnya PLT Ketua Umum PPP Mardiono menyatakan partainya untuk mendukung Pemilu dijalankan dengan sistem proporsional terbuka.

Mardiono meyakini bahwa MK akan mengambil keputusan dengan arif dan bijak.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa tentu Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan politik, kebutuhan demokrasi di tanah air,” kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 komentar