MK Tolak Gugatan PSI dan Partai Garuda, Namun Kabulkan Permohonan Mahasiswa UNS

JakartaMahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan signifikan terkait uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam keputusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda, sementara sebaliknya, mereka mengabulkan permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan nama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas.

Ketua MK, Anwar Usman, mengumumkan keputusan ini pada Senin (15/10/2023) dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Gugatan PSI dan Partai Garuda Ditolak

Dalam poin pertama keputusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh PSI dan Partai Garuda terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Poin ini mengonfirmasi bahwa MK tidak sepakat dengan argumen yang diajukan oleh kedua partai politik tersebut terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca juga: MK Tolak Batas Usia Capres-Cawapres dan Pengalaman Kepala Daerah

Permohonan Mahasiswa UNS Dikabulkan

Sebaliknya, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh mahasiswa UNS, Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. Mahasiswa tersebut mengajukan uji materi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam UU Pemilu.

“Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional,” kata hakim MK.

Amar Putusan MK

Hasil keputusan MK dapat disimpulkan dalam tiga poin utama:

1. Menolak gugatan PSI dan Partai Garuda terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu.
2. Mengabulkan sebagian permohonan mahasiswa UNS terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Keputusan MK ini memberikan arah baru terkait ketentuan batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar