Netfid Indonesia Soroti Keterlibatan Oligarki dalam Pemilu 2024

Diskusi Online Mengangkat Isu Demokrasi dan Oligarki

JakartaNetwork for Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia telah memantau tahapan Pemilu 2024 dengan menggelar diskusi daring pada Jum’at (18/8/2023) untuk membahas proses politik dan demokrasi.

Oligarki dalam Fokus: Peran Mereka dalam Pemilu 2024

Netfid Indonesia mengamati peran kunci oligarki dalam Pemilu Serentak 2024, dengan pengaruh pada hasil kontestasi.

Ketua Umum Netfid, M. Afit Khomsani, anggap Diskusi Demokrasi, Pemilu, dan Oligarki penting untuk memahami dominasi calon presiden dari kelompok tertentu serta peran oligarki dalam Pemilu dan Pilkada mendatang.

“Diskusi Demokrasi, dan Pemilu, dan Olirgarki merupakan hal penting bagi kita, utamanya dalam menyambut Pemilu Serentak 2024,” ujarnya, saat dihubungi pada Jum’at (18/8/2023).

“Capres hanya kelompok itu-itu saja, dengan relasi bisnis di belakangnya,” sambungnya.

Menyoroti Hoaks dan Dinasti Politik

Wasisto Raharjo Jati, peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan bahwa hoaks berkembang, terutama campuran teks dan gambar/video.

“Sebagian besar hoaks 2022 berbentuk campuran. Hoaks dengan kombinasi antara teks dengan gambar/video ditemukan sebanyak 1345 (79,2%),” imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Singgung Beragam Isu dalam Pidato Sidang Tahunan MPR 2023

Ia juga soroti penurunan kualitas Demokrasi Indonesia karena dinasti politik, kebebasan ekspresi terbatas, dan penegakan hukum yang lemah. Menurutnya, minat elit berkuasa dan politik uang turut mempengaruhi penurunan ini.

Pengaruh Politik Lama dan Baru dalam Pemilu

Selain itu, Imron Wasi, Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia, juga menyoroti pengaruh oligarki dalam demokrasi Indonesia.

Menurutnya, Demokrasi cenderung terkikis oleh oligarki yang mengumpulkan kapital secara berlebihan.

“Demokrasi di Indonesia, baik skala domestik maupun regional cenderung mengalami kemunduran dan dipenuhi dengan kekuatan oligarki yang menguasai dan mengakumulasi kapital sebanyak-banyaknya,” ujar Imron Wasi dalam keterangan yang diterima ruangbicara, Jum’at (18/8/2023).

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan terkait pengaruh politik lama dan baru mendukung kandidat dalam Pemilu 2024. Sehingga, mengkooptasi kepentingan publik melalui dukungan.

“Para aktor politik ini, menurutnya, semakin menguasai lembaga-lembaga pemerintahan melalui upaya dukungan yang diberikan kepada kandidat-kandidat tertentu yang sedang ikut kompetisi dalam Pemilu,” jelas dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar