Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 Diawasi Ketat

JakartaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, terus menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Anas mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan berbagai instansi, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Polri, untuk memastikan netralitas ASN selama Pilpres 2024.

“Saya kira soal netralitas ASN sudah final ya, ASN harus netral ya dan kita sudah melakukan kerjasama dengan Bawaslu, KPU, kemudian juga KASN dan Polri untuk menjaga netralitas ASN,” ujar Anas kepada wartawan dikutip, Sabtu (16/12/2023).

Anas menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan netralitas selama Pilpres. Sanksi tersebut mencakup sanksi administratif hingga sanksi pidana, tergantung tingkat pelanggarannya.

“Bagi mereka yang melanggar ada tingkatannya sanksinya ya, mulai dari sanksi administratif sampai sanksi yang terberat adalah pidana,” tegas Anas.

Penting untuk dicatat bahwa pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB ini mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan jenis sanksi, termasuk larangan bagi ASN untuk melakukan kampanye media sosial, sosialisasi, dan kegiatan terkait bakal calon.

Dengan demikian, langkah-langkah tegas telah diambil untuk memastikan netralitas ASN selama Pemilu 2024, dengan sanksi yang akan diberlakukan kepada pelanggar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *