“Masih terdapat badan publik yang memperoleh nilai nol, baik dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, maupun lembaga nonstruktural. Hal ini perlu kita cermati secara serius,” ujar Donny.
Lebih lanjut, Donny menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, apabila keterbukaan hanya dipahami sebagai kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka implementasinya akan terasa sebagai beban.
“Namun jika keterbukaan informasi publik dijadikan sebagai kebutuhan yang memiliki manfaat, maka keterbukaan informasi akan dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan capaian yang positif,” katanya.
BACA JUGA: Kemenpora Raih Peringkat Kedua Kementerian Informatif, Masuk Jajaran Top 3 Nasional
Keberhasilan Kemenkomdigi menembus tiga besar Anugerah KIP 2025 menjadi refleksi peran strategis kementerian ini di era digital. Di tengah tuntutan transparansi dan kecepatan informasi, pencapaian tersebut diharapkan menjadi pemacu untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik yang terbuka, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
