PB PMII Desak KPK dan Bawaslu Periksa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Terkait Dugaan Politik Uang

Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Dugaan tersebut terkait pemberian uang Rp 50.000 kepada sejumlah nelayan.

Viral di TikTok: Politik Uang Terkait PAN

Peristiwa ini terekam dalam video yang diunggah di akun TikTok PAN @amanat_nasional pada 10 Juli 2023 dan menjadi viral belakangan.

PB PMII Minta Penelusuran Lebih Lanjut

Hasnu Ibrahim, Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, mengatakan video tersebut harusnya menjadi sumber informasi bagi KPK dan Bawaslu.

“Melalui video tersebut sudah menjadi informasi awal baik KPK dan Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut motif Zulhas membagi-bagikan uang kepada sejumlah nelayan tersebut,” ungkap Hasnu saat dihubungi Rabu, (13/9/2023).

Baca juga: Ketum PAN Bagikan Uang ke Warga, KPK Sebut ‘Itu Curang’

Selain itu, ia juga mendesak KPK untuk menyelidiki sumber keuangan yang digunakan oleh Zulkifli Hasan dalam aksi ini. Termasuk dugaan uang ilegal, hasil korupsi, atau pelanggaran lain yang melanggar UU Pemilu 7/2017.

Dampak Politik dari Tindakan Zulkifli Hasan

Hasnu juga menginginkan Bawaslu mengambil tindakan karena perbuatan Zulkifli Hasan dinilai merusak integritas pemilu dan prinsip pemilu yang berintegritas. Hasnu menyatakan bahwa motif politik Zulhas adalah untuk mendapatkan dukungan nelayan pada Pemilu 2024 dan mendukung Capres-cawapres PAN serta calon legislatif PAN.

“Tujuan Zulhas Ketum PAN membagi-bagikan uang diduga kuat bagian dari motif politik  untuk menggalang dan mendulang dukungan nelayan serta upaya mempengaruhi nelayan pada Pemilu 2024 mendatang agar mendukung Capres-cawapres jagoan PAN serta calon legislatif PAN,” ujar Hasnu.

Harapan terhadap KPK dan Bawaslu

Lebih lanjut, Hasnu berharap agar KPK dan Bawaslu bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi perbuatan ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan hukum progresif untuk menegakkan keadilan pemilu, mengingat dugaan pelanggaran etika politik dan konstitusi oleh Zulkifli Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar