PB PMII Soroti Kampanye Ilegal dan Dana Kampanye Gelap Menuju Pemilu 2024

Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengungkap keprihatinan terkait fenomena kampanye ilegal dan dana kampanye yang tidak terbuka yang menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu Ibrahim, menjelaskan bahwa kampanye politik adalah usaha terorganisir yang dilakukan oleh partai politik, relawan, tim sukses.

“Kampanye politik secara sederhana adalah upaya yang terorganisir yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu, relawan, tim sukses dan pihak yang ditunjuk secara resmi bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih atau upaya membangun preferensi publik,” jelas Hasnu pada Forum Muda Partisipasi yang digagas Pemantau PB PMII pada, Rabu (20/09/2023) malam.

Menurutnya, kampanye seperti ini sudah mulai terjadi menjelang Pemilu 2024.

Hasnu menyoroti perlunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi lebih proaktif dalam mengatasi ancaman kampanye hitam, kampanye ilegal, dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh peserta Pemilu 2024.

Menurut PKPU 15, kampanye politik dijadwalkan dimulai pada 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024.

“Peserta pemilu, bakal calon dan relawan terkadang melakukan aktifitas kampanye secara terselubung serta berlindung dibalik sosialisasi politik,” lanjut Hasnu.

Hasnu juga menekankan pentingnya pelaporan dana kampanye, termasuk sumber dana, aliran sumbangan, dan penggunaan uang elektorik.

Dia mencatat bahwa kepatuhan terkait dengan laporan dana kampanye masih menjadi masalah yang belum diatur secara spesifik oleh KPU dan Bawaslu.

Banyak partai besar terlihat tidak tertib dan tidak patuh dalam melaporkan dana kampanye sesuai dengan PKPU 18/2023.

Hasnu menegaskan bahwa Pemilu yang berkualitas hanya dapat tercapai jika semua pihak terlibat.

“Pemilu berkualitas hanya dapat terwujud jika komponen pemilu seperti penyelenggara, peserta pemilu dan pemerintah berkomitmen dalam proses dan suksesi sesuai perintah konstitusi,” pungkasnya.

Baca juga: PB PMII Desak KPK dan Bawaslu Periksa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Terkait Dugaan Politik Uang

Dalam rangka mengatasi masalah ini, Pemantau Pemilu PB PMII memberikan beberapa rekomendasi:

1. Transparansi Parpol

Parpol peserta pemilu harus transparan kepada publik mengenai sumber dana kampanye sesuai dengan Undang-Undang KIP.

2. Peningkatan Kapasitas Parpol

Parpol harus meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola anggaran yang berasal dari Anggaran Belanja Pemilu Nasional (ABPN).

3. Keterbukaan Dana Kampanye

Parpol diminta untuk tidak hanya menjelaskan anggaran yang berasal dari APBN/APBD, tetapi juga dana kampanye dari sumber lain seperti donasi, mahar politik, donatur tetap, dan iuran anggota agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

4. Kepatuhan terhadap PKPU 15

Parpol peserta pemilu harus mematuhi peraturan PKPU 15 dengan menghindari kampanye ilegal, kampanye terselubung, dan kampanye hitam.

5. Reward dan Punishment

Pemerintah harus menerapkan sistem reward dan hukuman terhadap partai politik sebagai insentif agar patuh terhadap aturan.

6. Kepatuhan dalam Pelaporan Keuangan

Parpol diharapkan untuk patuh dalam menyampaikan laporan keuangan, sumber dana, dan aliran sumbangan menuju Pemilu 2024 dengan integritas dan transparansi.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, PB PMII berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar