PB PMII Tuding KPK, Kejagung, dan BPK Tersandera Konflik Kepentingan

JakartaPengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memberikan penilaian terhadap KPK, Kejagung, dan BPK, yang dipandang minim integritas dan terjebak dalam konflik kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hasnu Ibrahim, Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Bidang Politik, Hukum, dan HAM, menyampaikan penilaian tersebut berdasarkan sorotan publik terhadap kekurangan dalam lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.

“Kami mencatat bahwa KPK, Kejagung dan BPK minim integritas dan tersandera konflik kepentingan dalam percepatan agenda pemberantasan korupsi menuju Indonesia bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” ungkap Hasnu memberikan keterangan, Selasa (7/11/2023).

“Belakangan ini terbongkar dan terbukti, bahwa KPK, Kejagung, dan BPK lembaga korup dan tersandera konflik kepentingan,” sambung dia.

Selain itu, Hasnu membeberkan beberapa fakta kasus seperti Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanudin yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi tambang di WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Baca juga: PB PMII Dorong Pemerintah Tuntaskan Agenda Ketenagakerjaan

Kemudian, peran Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang sedang ditangani Bareskrim Mabes Polri.

Ia juga menyoroti kasus korupsi yang melibatkan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi sebagai tersangka korupsi terkait proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo.

Oleh karena itu, Hasnu menyatakan bahwa sejumlah kasus korupsi ini menciptakan ketidakjelasan status hukum penegak hukum, menunjukkan rendahnya integritas, dan adanya konflik kepentingan dalam lembaga KPK, Kejaksaan, dan BPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk mendesak dan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap KPK, Kejaksaan Agung, dan BPK RI dalam agenda pemberantasan korupsi.

“Publik kini harus lebih aktif dan massif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap lembaga penegak hukum yang akhir-akhir ini telah melanggar sumpah jabatannya sebagai wakil publik dalam penegakan hukum,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar