RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia membutuhkan dana sekitar USD 625 miliar atau setara lebih dari Rp10.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur nasional selama periode 2025–2026. Proyek pembangunan ini mencakup bendungan, jalan tol, jembatan, hingga proyek energi bersih guna mendukung target Net Zero Emission pada 2060.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan besar dalam aspek geografis dan ekonomi. Oleh karena itu, infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk memperluas konektivitas dan memastikan akses yang adil terhadap layanan publik.
“Kita memiliki kebutuhan mendesak untuk memperluas konektivitas dan juga memastikan akses adil terhadap layanan infrastruktur,” kata Sri Mulyani dikutip dari kanal YouTube Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan, Minggu (15/6/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 40 persen dari total kebutuhan anggaran infrastruktur. Artinya, terdapat kesenjangan pembiayaan yang sangat besar yang tidak mungkin ditutup hanya dengan anggaran negara.
Perlu Kolaborasi
Untuk menjawab tantangan pembiayaan tersebut, Sri Mulyani mendorong kolaborasi lintas sektor. Kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) dinilai sebagai solusi strategis untuk mengisi celah pembiayaan.
Selain menggandeng sektor domestik, pemerintah juga aktif mendorong keterlibatan investor internasional, lembaga keuangan multilateral, serta penggunaan instrumen pembiayaan inovatif seperti green financing dan sekuritisasi aset infrastruktur.
“Investasi infrastruktur membutuhkan dana sebesar USD 625 miliar pada 2025–2026. Pemerintah hanya mampu menanggung 40 persen di antaranya. Karena itu, kita menghadapi gap pembiayaan yang besar dan membutuhkan partisipasi swasta serta dukungan dari berbagai mitra melalui mekanisme pendanaan yang kreatif,” jelasnya.
