Pemilu 2024 Momentum Memperbaiki Kualitas Pemilu di Indonesia

Oleh: Hasnu Ibrahim Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII/Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM

RUANGBICARA.co.idPemilu berkualitas hanya dapat terwujud jika kemudian beberapa variabel penting dalam sistem elektoral yakni penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), peserta Pemilu (Partai Politik dan Calon Perseorangan-DPD), dan Pemerintah (Presiden dan Wapres, Menteri, TNI, Polri, BIN, ASN, dan Birokrasi) berkomitmen dalam menciptakan pemilu berkualitas, integritas dan demokratis di tanah air menyambut pemilu 2024 mendatang.

Setelah hampir 1,5 tahun kami terlibat dalam melakukan pemantauan pemilu dan mengawal demokrasi di Indonesia, paling tidak, ada 4 variabel penting berikut sebagai kata kunci sukses dalam melahirkan pemilu 2024 demokratis, integritas, bermartabat dan berwibawa.

Hal ini menjadi ikhtiar bersama dalam melakukan edukasi publik, pendidikan politik, menggalang solidaritas dan partisipasi aktif publik, peringatan dini dan upaya mitigasi kolektif. Menurut kami, untuk menghadirkan pemilu bersih bukan saja tugas tunggal bagi penyelenggara pemilu, melainkan tugas bersama setiap komponen bangsa.

1. Penyelenggara Pemilu yang Independent, Profesional, dan Tidak Partisan

Variabel penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus dipastikan bersikap independent, profesional, dan tidak partisan. Publik berharap, menuju pemilu 2024 mendatang, penyelenggara pemilu harus merasa dirinya sebagai lembaga yang seperti manusia setengah dewa. Mereka nyaris tidak boleh genit, tidak boleh cawe-cawe ikut dalam pemenangan salah satu kandidat. Sebab, ketika penyelenggara pemilu seperti dari unsur KPU dan Bawaslu ikut cawe-cawe atau genit dalam urusan politik electoral, tentu kualitas demokrasi Indonesia akan sangat terancam.

Variabel penyelenggara pemilu ini penting agar disorot publik, diingatkan sejak awal, karena kita semua tahu bahwa salah satu instrument kemenangan pemilu sering melibatkan oknum dari penyelenggara pemilu yang agak sedikit nakal untuk mengorkestrasi pemenangan electoral.

2. Peran Penting Peserta Pemilu dan Partai Politik

Variabel peserta pemilu baik calon perseorangan, calon legislatif, dan partai politik. Publik menaruh harapan kepada calon pemimpin publik dan para calon wakil rakyat dan partai politik untuk mengajak dan meyakinkan rakyat dengan cara yang baik, santun, beretika serta memangkas menghalalkan segala cara untuk menang. Rakyat tidak boleh didekati dengan logistic, uang, dan barang (transaksional) dan materialistic.

Menyambut Pemilu 2024, public mendorong agar parpol peserta pemilu menjalankan peran dan fungsi partai sebagai education politics bukan penjahat demokrasi. Artinya, sudah saatnya setiap kandidasi wakil publik agar mengedukasi, mendidik, sosialisasi dan kampanye politik yang menyehatkan demokrasi. Rakyat harus diedukasi untuk memilih calon pemimpin dan partai politik yang punya basis rasionalitas serta bisa dipertanggungjawabkan. Publik bisa melihat dan mengecek track record (rekam jejak) para wakil publiknya sebelum menjatuhkan pilihan politiknya.

3. Peran Pemerintah dan Instrument Negara yang Netral

Variabel ketiga adalah pemerintah dan instrument negara seperti Menteri, Polri, TNI, BIN, ASN, dan Birokrasi. Mereka harus menjaga wibawa, moralitas, etika, dan independensi mereka.

Tidak boleh ada tekanan dari pemerintah kepada penyelenggara pemilu atau campur tangan dalam urusan elektoral. Birokrasi dan ASN juga harus kembali mengikuti kode etik kepegawaian.

Baca juga: Ingat! Ini Dia Tahapan Pemilu 2024

4. Pembenahan pada Tingkat Pemilih

Variabel keempat adalah pemilih itu sendiri. Pembenahan pada tingkat pemilih sangat penting. Pendidikan dan ekonomi pemilih harus ditingkatkan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik. Pemilih dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah sering mudah dipengaruhi oleh politik uang dan hal-hal yang tidak realistis.

Kualitas demokrasi Indonesia juga tergantung pada pemahaman pemilih terhadap demokrasi yang sehat. Peran partai politik dan elit politik dalam mempromosikan politik uang harus dikoreksi agar tidak merusak demokrasi. Pemilu 2024 menjadi peluang untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam kualitas demokrasi.

Kritik terhadap Elit Parpol

Bahkan, celakannya adalah di level parpol dan elit politik belum insyaf dan bertobat bahwa politik uang bukanlah tradisi demokrasi sehat.

Baru-baru ini kita dikagetkan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, “kalau Masyarakat menemukan ada caleg dan calon yang bagi-bagi uang terima saja, tapi jangan dulu dukung” pernyataan Prabowo ini sungguh merusak akal sehat publik dan merobohkan wibawa demokrasi.

Aksi heroik lainnya datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada nelayan. Lalu, akan-kah aksi serupa akan muncul dari elit parpol dan para caleg? Jika aksi-aksi nakal seperti ini kedepannya akan bermunculan, maka ini akan memperpanjang kondisi buruk potret pemilu di Indonesia atau disebut sebagai “pasar gelap demokrasi”.

Pemilu menjadi momentum Perubahan

Pemilu menjadi momentum penting untuk melakukan perubahan, perbaikan, konsolidasi demokrasi, dan memberikan sanksi kepada partai politik dan wakil public. Apabila membaca data-data statistic BPS, sumber kemiskinan itu berasal dari kalangan masyarakat yang tingkat pendidikannya kurang dari 60 persen seperti lulusan SD, SMP, dan SMA.

Segmen ini masih menjadi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Peluangnya adalah; mengacu daftar pemilih sementara yang dirilis KPU baru-baru ini, kita diuntungkan dengan segmen pemilih terbesar dari Milenial dan Gen Z mencapai 65 persen, kelompok ini disebut sebagai pemilih rasional, tinggal pertanyaan besarnya adalah apakah pemilih Milenial dan Gen Z tersebut berpendidikan mapan? Ini menjadi refleksi dan koreksi dalam memperbaiki kualitas demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *