Jakarta – Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, mengemukakan pandangannya mengenai dinasti politik dalam demokrasi.
Dia menekankan bahwa topik ini sangat penting karena berkaitan erat dengan prinsip dasar demokrasi.
Dinasti Politik dan Demokrasi
Eep menjelaskan bahwa dinasti politik tidak memiliki tempat dalam demokrasi. Menurutnya, konsep dinasti dan demokrasi bertolak belakang dan tidak dapat disatukan.
“Dinasti versus demokrasi bukan dinasti di dalam demokrasi, sebab yang disebut dinasti dalam pengertiannya yang rusak, dalam praktik yang dinasti seperti yang kita tahu sebetulnya tidak punya tempat dalam demokrasi,” kata Eep dalam Youtube Keep Talking, dikutip Rabu. (3/7/2024).
Sebagai contoh, Eep menyebut keluarga Kennedy di Amerika Serikat. Meskipun banyak anggotanya memegang posisi penting, mereka tetap harus mengikuti prinsip demokrasi seperti kontestasi yang adil dan partisipasi yang luas.
BACA JUGA:Â Menakar Dinasti Politik dalam Pilkada 2024
Kritik terhadap Dinasti Politik di Indonesia
Eep mengkritik praktik dinasti politik di Indonesia, terutama yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, dinasti yang memfasilitasi anggota keluarga untuk memenangkan pertarungan politik bertentangan dengan prinsip demokrasi. Jika anggota keluarga dimudahkan menjadi kandidat dan memenangkan kontestasi, demokrasi menjadi rusak.
“Itulah sebabnya Kenapa saya menentang dinasti Jokowi. Karena dinasti Jokowi hendak dibangun di atas basis yang melawan demokrasi yaitu anggota keluarga membantu anggota keluarga yang lain sehingga terfasilitasi lebih dimudahkan untuk ikut kontestasi sebagai kandidat dan kemudian menang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa praktik dinasti yang melibatkan seorang Presiden atau ketua MK membantu anak dan keponakan menjadi kandidat adalah bentuk penyelewengan kekuasaan yang merusak demokrasi.
Dampak Negatif Dinasti Politik
Dinasti politik mempersempit kesempatan bagi orang lain di luar kelompok atau keluarga tertentu. Ini mencoreng prinsip dasar demokrasi yang seharusnya memberi kesempatan yang sama kepada semua orang.
Tak hanya itu, Dinasti politik juga sering kali disertai dengan penyelewengan kekuasaan, di mana pejabat publik lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepentingan umum.
