Tidak dilibatkan
Kemudian, APTRINDO mengkritik Kementerian Perhubungan karena tidak pernah melibatkan asosiasi mereka secara formal dalam pembentukan kebijakan ODOL. Padahal, APTRINDO merupakan asosiasi sah yang menaungi sebagian besar pengusaha angkutan barang di Tanah Air.
Tak hanya itu, APTRINDO juga menyoroti keterlibatan asosiasi lain yang disebut tidak memiliki struktur nasional yang jelas. Menurut APTRINDO, keterlibatan pihak-pihak yang tidak representatif justru bisa menyesatkan arah kebijakan transportasi logistik nasional.
Lebih lanjut, APTRINDO meminta pemerintah menghentikan narasi yang menyudutkan pengusaha truk. Mereka menilai solusi ODOL tidak akan berhasil jika hanya menyalahkan pengemudi atau pengusaha angkutan.
“Libatkan juga pemilik barang, karena mereka yang menentukan dimensi dan muatan kendaraan,” ujar Gemilang.
Terakhir, APTRINDO menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra pemerintah dalam mencari solusi atas persoalan ODOL. Mereka siap mendorong sistem transportasi barang yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Aturan ODOL Dinilai Zalim, Sopir Truk Tuntut AHY Revisi Sekarang Juga
“Kami ingin solusi yang adil, kolaboratif, dan sistemik,” tutup Gemilang.
