Persaingan Ketat di Dapil Banten I, KPU Diminta Bebas dari Intervensi

Jakarta – Persaingan sengit terjadi di Dapil Banten I Lebak-Pandeglang, pada Pemilu 2024. Keberadaan wajah-wajah baru menambah keceriaan dalam demokrasi. Dalam dapil ini, enam kursi DPR RI diperebutkan, dan hasil perhitungan sementara mengungkapkan persaingan ketat antara partai politik peserta pemilu.

Berdasarkan data resmi dari situs KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada pukul 14.00 WIB, Senin, 19 Februari 2024, PKB masih memuncaki perolehan suara dengan total 115.522 suara. Demokrat mengikuti dengan 88.791 suara, disusul oleh Partai Gerindra dengan 56.838 suara, PDI Perjuangan dengan 56.607 suara, PPP dengan 50.770 suara, dan Nasdem dengan 49.782 suara.

Hasil ini memperlihatkan potensi enam calon legislatif (caleg) DPR RI pendatang baru yang dapat lolos, seperti Neng Siti Julaiha (PPP, 21.417 suara), Ahmad Fauzi (PKB, 38.655 suara), Tia Rahmania (PDI Perjuangan, 15.786 suara) dan perwakilan Nasdem (18.101 suara).

Baca juga: Komitmen Neng Siti Julaiha Perjuangkan Suara Daerah di Parlemen

Keberhasilan caleg pendatang baru ini terlihat dari unggulnya atas caleg senior ataupun petahana, termasuk Iti Octavia Jayabaya (Demokrat, 28.013 suara), Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya (PDI Perjuangan, 10.561 suara), Vivi Sumantri Jayabaya, Achmad Dimyati Natakusumah (PKS, 21.741 suara), dan Risya Azzahra Rahimah Natakusumah (32.469 suara).

Namun, perlu diingat bahwa ini adalah perhitungan sementara real count dari KPU Lebak di Dapil 1 Lebak-Pandeglang yang dapat berubah.

Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax, Zakirudin Chaniago, menekankan perlunya KPU Lebak dan Pandeglang untuk menjaga independensinya.

“KPU Lebak dan Pandeglang diharapkan bersikap jurdil, bebas intervensi dari mana pun,” kata Zakirudin di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Kursi Dapil Banten I Jadi Rebutan Antar Dinasti Lokal, Putri Daerah, dan Elit Partai

Dia mengingatkan agar proses pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Zakirudin menegaskan bahwa demokrasi adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan penyelenggara pemilu harus tetap netral.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *