PMII Tuding KPU Lebak Penuh Sarat Nepotisme

Lebak – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lebak menuding bahwa proses rekrutmen dan pengumuman penetapan badan Ad Hoc PPK di Kabupaten Lebak penuh dengan nepotisme dan kepentingan.

Berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Lebak Nomor 163/PP.04.1-Pu/36024/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024, pengumuman tersebut disampaikan hampir melewati batas waktu yang ditetapkan oleh KPU RI, yaitu pukul 23.58 WIB.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Eksternal PC PMII Lebak, Yoga Pratama, mencurigai bahwa keputusan untuk mengumumkan PPK terlalu larut malam ini dapat mengindikasikan adanya intervensi atau kepentingan tertentu.

Yoga membandingkan dengan KPU Kabupaten/Kota lain yang tidak mengumumkan hasil seleksi PPK pada waktu yang terlalu larut.

“KPU Kabupaten Lebak mengumumkan hasil penetapan PPK untuk Pilkada serentak dengan sangat lambat. Kami menduga adanya intervensi yang menimbulkan kecurigaan bahwa di internal KPU Lebak banyak kepentingan. Apalagi, surat undangan pelantikan PPK sudah tersebar sebelum hasil pengumuman penetapan PPK,” ujar Yoga pada Kamis, (16/5/2024).

BACA JUGA: Dinilai Janggal, HMI Boikot KPU Lebak

Yoga juga mengkritik kurangnya keterbukaan KPU Lebak dalam memberikan format pengumuman penetapan panitia pemilihan tingkat kecamatan. Hal ini baginya mencederai prinsip KPU mengenai keterbukaan.

Ia menambahkan bahwa tidak adanya indikator penilaian dalam hasil pengumuman tes wawancara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak menambah kecurigaan akan adanya kepentingan, intervensi, dan subjektivitas dalam pemilihan PPK.

“KPU Kabupaten Lebak dinilai tidak transparan karena kita tidak mengetahui indikator penilaian dalam wawancara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak, sehingga menimbulkan kecurigaan akan banyaknya kepentingan serta intervensi dan subjektivitas dalam memilih PPK,” tambah Yoga.

Selain itu, Yoga juga menyoroti bahwa KPU Lebak tidak mengindahkan putusan Bawaslu Provinsi Banten mengenai delapan PPK di dapil Banten 1 yang terbukti melanggar prosedur dalam Pemilihan Legislatif DPR RI.

Dari delapan PPK tersebut, lima di antaranya berasal dari Kabupaten Lebak, yaitu PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK Cihara, dan PPK Cibadak.

BACA JUGA: Dituduh Curi Uang 50 Ribu, Mahasiswi Ini Dinonaktifkan, IMALA dan PMII Serukan Keadilan

“Saya berharap KPU Lebak dapat mempertimbangkan PPK yang sudah divonis bersalah oleh Bawaslu Provinsi Banten. Jangan sampai kesalahan seperti itu terulang lagi pada Pilkada serentak,” tutup Yoga Pratama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *