Riki juga menyoroti potensi kesenjangan tarif listrik yang bisa muncul, karena pemerintah akan kesulitan menetapkan tarif dasar yang adil. Inilah yang menambah kontroversi seputar Power Wheeling.
Pandangan dari Kalangan Industri
Zulfan Zahar, Ketua Umum Asosiasi Produsen dan Pemanfaat Listrik Tenaga Angin (APPLTA), menolak penerapan Power Wheeling. Menurutnya, infrastruktur saat ini belum siap mendukung kebijakan ini.
“Kami menolak Power Wheeling, karena dengan infrastruktur yang belum memadai, listrik yang dihasilkan tidak akan layak secara komersial,” ujar Zulfan pada sebuah acara di Jakarta.
Zulfan menekankan bahwa tanpa infrastruktur transmisi yang kuat, kualitas dan daya saing listrik akan terhambat. Masalah infrastruktur menjadi tantangan utama dalam penerapan skema ini.
Pandangan Ahli Energi
Marwan Batubara, pengamat energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS), juga menyoroti pentingnya pengelolaan listrik yang terpusat. Ia berpendapat bahwa PLN harus tetap mengelola sistem kelistrikan nasional.
“Sistem kelistrikan perlu dikelola sesuai aturan, di mana hanya PLN yang berhak menjual listrik,” jelas Marwan.
Menurutnya, membiarkan swasta terlalu bebas melalui mekanisme Power Wheeling bisa merusak pengelolaan energi nasional. PLN harus tetap memegang kendali jaringan listrik untuk memastikan kestabilan harga dan kualitas layanan.
BACA JUGA:Â Hebat! IT PLN Jadi Kampus Pertama yang Gunakan Energi Hijau Sepenuhnya
Dengan berbagai kritik ini, Power Wheeling masih akan menjadi perdebatan panjang di dunia energi Indonesia. Meskipun menawarkan peluang bagi swasta, tantangan seperti infrastruktur dan potensi kenaikan biaya listrik menjadi isu utama yang harus diatasi. Masa depan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons kritik yang ada.
