Pulihkan Lingkungan dan Hutan, KLHK Gelar Rapat Kerja

Yogyakarta – Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Rapat Kerja di Yogyakarta pada 22-23 Juni 2023. Tema yang diangkat dalam raker ini adalah “Pemulihan Hutan dan Lingkungan Hidup Berbasis Landscape di Ekoregion Jawa”.

Raker ini dihadiri oleh peserta dari Eselon II Pusat KLHK, Kepala Badan/Dinas Provinsi yang membidangi Perencanaan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta seluruh Kepala UPT KLHK di Pulau Jawa. Juga hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono sebagai keynote speech.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan tentang Penerapan Transglobal Leadership dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berbasis Landscape dan Seascape di Ekoregion Jawa.

“Kepemimpinan Transglobal membutuhkan enam elemen kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, inteligensia global, bisnis dan sosial budaya,” ujar Bambang.

Selain itu ada lima karakter yang membentuknya yaitu ketahanan terhadap ketidakpastian, konektivitas tim, fleksibilitas pragmatis, responsivitas perspektif dan orientasi bakat.

Baca juga: Menparekraf: Pariwisata Berkontribusi Besar dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

“Dengan kepemimpinan transglobal di Wilayah Ekoregion Jawa sebagai basis pembangunan, akan mampu memahami peta kompleksitas persoalan dan proyeksi dampaknya, serta merumuskan solusi, hingga merubah potensi konflik menjadi peluang kerjasama multiusaha, yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan atau Green Economy,” lanjutnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menuturkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) berdasarkan Kepemimpinan Transglobal harus dapat mendayagunakan berbagai instrumen LHK.

“Instrumen dalam mengendalikan berbagai kebijakan, rencana, program dan aktivitas kegiatan pembangunan di wilayah ekoregion terestrial (landscape) dan juga wilayah ekoregion laut (seascape) secara terintegrasi untuk mewujudkan keberlanjutan landscape and seascape,” lanjutnya.

Selanjutnya, Bambang juga menekankan interaksi antara hutan dan wilayah sekitarnya harus terintegrasi dalam suatu landscape sustainable forest management.

“Berbagai aktivitas kegiatan ekonomi yang berada di dalam dan di sekitar hutan dapat mempengaruhi kelestarian ekosistem hutan. Kelestarian ekosistem hutan juga dapat mempengaruhi keberlanjutan wilayah di sekitar hutan yang berada dalam suatu landscape, kuncinya adalah agar kita dapat menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan, sekaligus keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Kemudian, Bambang berbicara mengenai tantangan keberlanjutan Pulau Jawa sebagai tumpuan percepatan kegiatan ekonomi nasional. Dalam penerapan UU Cipta kerja, Pulau Jawa sampai saat ini masih menjadi tumpuan akselerasi pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan LHK Ekoregion Jawa menurutnya harus dapat memastikan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga dua pilar penting keberlanjutan (landscape-seascape sustainability).

“Pertama, keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup yang diindikasikan dengan status dan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkait dengan udara/atmostfer, lahan, air, laut dan kehati. Kedua, keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Bambang.

Selain itu, Bambang menuturkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah berfungsi mengawal keberlangsungan lingkungan.

“Kaitan dengan hal tersebut, unit pelaksana teknis di daerah yang berfungsi untuk mengawal keberlangsungan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak menjadi sangat vital,” ujar Bambang.

Sementara itu, Kepala P3E Jawa Abdul Muin dalam laporannya menyampaikan tujuan Raker Ekoregion Jawa Tahun 2023

“Tujuan raker ini untuk menyusun kerangka implementasi berorientasi tapak melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan LHK yang terintegrasi, serta penguatan peran koordinasi antar pemangku kepentingan,” kata Muin.

Dalam Raker tersebut, Muin menambahkan diselenggarakan juga coaching clinic.

“Coaching Clinic terkait isu atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah dan program strategis LHK,” tuturnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar