Resmi Dilantik! Apkasi Gagas Konsorsium Dana Abadi Rp12 Triliun untuk Perkuat Fiskal Daerah

RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi melantik pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2025-2030 di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, pada Kamis (17/7/2025).

Pelantikan ini menandai awal kepemimpinan baru Apkasi di bawah Ketua Umum Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Dalam susunan kepengurusan inti, Bupati Bandung Dadang Supriatna ditunjuk sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menjabat Sekretaris Jenderal.

BACA JUGA: Apkasi Serap Aspirasi Daerah soal Putusan MK, Mayoritas Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah

Selanjutnya, dalam sambutannya, Tito Karnavian berharap Apkasi bisa menjadi garda terdepan dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya komitmen dan integritas pengurus dalam menjalankan organisasi.

Lebih lanjut, Tito juga memimpin pembacaan janji pengurus dan mengajak para bupati untuk menjadikan Apkasi sebagai forum diskusi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat. “Buatlah sarasehan, undang saya dan Dirjen, ajak asosiasi lain, sampaikan rumusan yang konkret,” ujarnya.

Fiskal Daerah

Menariknya, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan rencana strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan membentuk Konsorsium Dana Abadi Bersama. Rencana ini menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp12 triliun dari kontribusi sekitar Rp30 miliar per kabupaten.

Menurut Bursah, dana tersebut bisa digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pinjaman ketika mengalami kendala keuangan. “Kami ingin daerah bisa mandiri secara fiskal dan tidak tergantung terus pada pusat,” kata Bursah.

Namun demikian, Bursah juga menyoroti menurunnya semangat desentralisasi yang digagas sejak reformasi 1999. Ia menilai daerah kini semakin kehilangan kewenangannya akibat banyaknya regulasi dari pemerintah pusat. “Daerah sudah kehilangan marwahnya,” ungkapnya.

Ia juga menyebut bahwa banyak proyek strategis nasional menempatkan kabupaten hanya sebagai pelaksana, bukan perencana. Padahal, menurut Presiden Prabowo dalam Retreat di Magelang, 60% kegiatan nasional berlangsung di kabupaten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *