RUU Haji
Menurutnya, revisi UU Haji dan Umrah harus selaras dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Ia menekankan pentingnya kelembagaan dan otoritas yang kuat dalam pengelolaan haji, termasuk dalam membangun koordinasi dengan pihak luar negeri.
“Diperlukan kelembagaan dan otoritas yang kuat untuk manajemen penyelenggaraan dan koordinasi, termasuk dengan pemerintahan Arab Saudi,” jelas cucu pendiri NU tersebut.
Sementara itu, Gus Irfan juga menjelaskan bahwa BP Haji memiliki visi strategis melalui konsep Tri Sukses Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Konsep ini terdiri dari tiga pilar utama, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, serta sukses peradaban dan keadaban.
Pertama, sukses ritual ditujukan agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, khusyuk, dan damai. Kedua, sukses ekosistem ekonomi bertujuan mengoptimalkan potensi haji dalam mendukung UMKM halal, logistik, layanan keuangan syariah, hingga teknologi pelayanan. Ketiga, sukses peradaban menanamkan nilai-nilai Islam yang bersih, tertib, toleran, dan moderat.
BACA JUGA: Sederet Fakta KPK Periksa Ustadz Khalid Basalamah Soal Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus
Pada akhir pernyataannya, Gus Irfan menyampaikan optimisme bahwa penyelenggaraan haji ke depan akan semakin baik di bawah pengelolaan BP Haji. Ia menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan menjadikan jemaah haji Indonesia sebagai duta Islam yang berakhlak mulia.
