RUU Kesehatan Disahkan, PB IDI Ajukan Judicial Review ke MK

Jakarta – Usai disahkannya RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang kemarin, Selasa (11/7/2023), Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akan menempuh jalur hukum lewat judicial review atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi menilai UU Kesehatan ini cacat hukum karena disusun secara tidak transparan dan terburu-buru. Juga, tidak memperhatikan aspirasi dari semua kelompok, termasuk profesi kesehatan dan masih banyak substansi yang belum memenuhi kepentingan kesehatan rakyat Indonesia.

“Kami melihat ketergesa-gesaan ini menjadi sebuah cerminan bahwa regulasi ini dipercepat. Apakah kemudian ada konsekuensi karena kepentingan-kepentingan yang lain?, Kami dari kelompok profesi tidak paham dengan hal seperti itu,” katanya, Rabu, (12/7/2023).

Baca juga: DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang

PB IDI juga menggandeng empat organisasi lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK terkait Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan.

“Kami dari IDI bersama dengan empat organisasi profesi akan menyiapkan upaya hukum sebagai bagian tugas kami sebagai masyarakat yang taat hukum untuk mengajukan judicial review,” kata Adib, Rabu (12/7/2023).

Untuk mengajukan judicial review kali ini, IDI menggandeng Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar