Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 resmi menjadi Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Hal ini membuka peluang bagi koperasi untuk turut mengelola tambang di Indonesia.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi pengesahaan RUU tersebut. Menurutnya, beberapa pasal di dalam revisi UU Minerba—termasuk Pasal 51, 60, dan 75—secara eksplisit memberi kesempatan bagi koperasi untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
BACA JUGA:Â Kebijakan Energi Nasional dan RUU EBT Belum Disahkan, DPR Beri Alasan Begini
Pada Pasal 51, lanjut Budi disebutkan WIUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan, melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas.
“kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, antara lain melalui lembaga berbasis kerakyatan seperti koperasi,” kata Budi dikutip Selasa (18/2/2025).
