RUANGBICARA.co.id – Jepang baru saja mencetak sejarah besar. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad, negeri Sakura kini dipimpin oleh seorang perdana menteri perempuan.
Sanae Takaichi, politikus konservatif berusia 64 tahun, resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang ke-104 setelah memenangkan pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal (LDP). Ia menggantikan Shigeru Ishiba dan langsung menjadi sorotan dunia.
BACA JUGA: Mengapa Artis Jepang Saori Araki Bisa Viral di Indonesia? Fakta dan Penyebabnya Terungkap
Kemenangan Takaichi dalam pemilihan ketua LDP pada Sabtu (4/10/2025) menjadi kejutan besar di tengah dominasi politikus laki-laki di partai penguasa. Dalam pertarungan sengit, ia berhasil mengalahkan kandidat unggulan Shinjiro Koizumi di putaran kedua dengan selisih 29 suara. Hasil ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga menandai perubahan besar dalam peta politik Jepang.
Namun, di balik euforia kemenangan itu, muncul pertanyaan besar: apakah Takaichi akan menjadi simbol kemajuan atau justru kemunduran bagi demokrasi dan kesetaraan gender di Jepang?
Perjalanan Panjang
Lahir di Prefektur Nara pada 7 Maret 1961, Takaichi mengawali kariernya sebagai jurnalis sebelum terjun ke dunia politik. Ia pertama kali duduk di Majelis Rendah pada 1993 dan kini sudah sembilan kali terpilih kembali. Ketekunan dan loyalitasnya pada LDP membuatnya dikenal sebagai politikus yang tangguh serta disiplin terhadap garis konservatif partai.
Meski demikian, perjalanan menuju kursi perdana menteri tidaklah mudah. Setelah koalisi LDP-Komeito kehilangan mayoritas di parlemen akibat kekalahan dalam pemilihan Majelis Tinggi pada Juli lalu, Takaichi harus menghadapi tantangan berat. Ia kini dituntut untuk menavigasi hubungan dengan Komeito yang lebih moderat, sambil memulihkan kepercayaan publik pasca-skandal dana kampanye yang melibatkan faksi mendiang Shinzo Abe.
Dalam pidato kemenangannya, Takaichi menunjukkan gaya kepemimpinan khasnya yang tegas dan disiplin. “Semua anggota LDP harus bekerja seperti kuda. Bekerja, bekerja, bekerja,” ujarnya lantang. Pernyataan tersebut menegaskan tekadnya untuk mendorong birokrasi agar bekerja lebih cepat dan efisien.
Gaya Konservatif
Meskipun menjadi perempuan pertama yang memimpin Jepang, pandangan politik Takaichi kerap dianggap bertolak belakang dengan semangat kesetaraan gender. Ia menolak reformasi hukum yang mengizinkan pasangan menikah mempertahankan nama keluarga masing-masing, mendukung sistem pewarisan takhta kekaisaran yang hanya untuk laki-laki, dan bahkan menyebut kesetaraan upah gender bisa “mengganggu tatanan keluarga tradisional.”
