Hasbi menambahkan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan prioritas. Ia berencana membangun balai latihan kerja (BLK) di setiap kecamatan agar warga Lebak memiliki keterampilan tambahan di luar sektor tambang.
“SDM kita yang belum memadai ini kita bantu dengan pembangunan balai latihan kerja di tiap kecamatan, supaya mereka memiliki kemampuan lain di luar pertambangan,” jelas Hasbi.
Tiga Saran Utama dari Sanuji tentang Pengelolaan Tambang
Dalam debat itu, Sanuji menyampaikan tiga saran untuk pengelolaan tambang di Lebak. Pertama, pentingnya pengawasan dan pemulihan lingkungan. Kedua, ia mengusulkan legalisasi tambang ilegal melalui perizinan yang jelas. Ketiga, ia menekankan bahwa sektor tambang harus memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.
“Pertambangan ini tetap kita eksplorasi dan eksploitasi, tapi terkendali dan memberikan pendapatan daerah. Kalau saran saya, daripada kucing-kucingan dan liar, tambang lebih baik dilegalkan dan kita beri izin,” kata Sanuji.
Hasbi: Kewenangan Tambang Emas Ada di Pemerintah Pusat
Sebagai respons, Hasbi mengingatkan bahwa izin tambang emas tidak dapat dikeluarkan oleh bupati karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ia juga mengkritik beberapa pernyataan Sanuji sebagai “membodohi publik,” khususnya terkait janji pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) yang sulit terwujud hanya dengan dana daerah.
“Sebagai putra daerah, saya tahu izin tambang emas bukan di tangan bupati. Publik jangan dibodohi soal ini. Soal GOR, anggarannya besar, bisa mencapai miliaran. Dari mana anggarannya?” ujar Hasbi.
BACA JUGA:Â Ajak Dukung Hasbi-Amir, Dewan Regen Tepis Isu Dinasti Politik di Pilkada Lebak 2024
Debat ini memperlihatkan perbedaan pendekatan antara Sanuji dan Hasbi. Sanuji menekankan pentingnya legalisasi tambang dan kontribusi pada pendapatan daerah, sedangkan Hasbi fokus pada keadilan, regulasi yang berpihak pada masyarakat, dan pengembangan SDM agar masyarakat Lebak lebih mandiri dari sektor tambang.
