Selalu di Balik Layar, BIG Ungkap Peran Krusial dalam Keamanan dan Informasi Negara

RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Ada satu stan Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang menarik perhatian pengunjung. Padahal, tampilannya biasa aja, tapi nyatanya sarat makna.

Di booth Badan Informasi Geospasial (BIG), pengunjung disuguhkan peta-peta terbaru Indonesia, termasuk wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Laut Natuna yang sempat menjadi sorotan publik.

Tommy Nautico, perwakilan Humas BIG, menjelaskan bahwa lembaganya hadir di pameran ini untuk memperkenalkan hasil-hasil kerja mereka yang selama ini jarang terlihat publik. “Kami menampilkan peta NKRI keluaran terbaru, termasuk peta IKN dan Laut Natuna,” ujar Tommy kepada Ruang Bicara, Rabu (15/10/2025).

BACA JUGA: Lemhannas Perkuat Publikasi Ketahanan Nasional Lewat Pameran KIP 2025

Menurutnya, BIG tidak hanya menampilkan peta. “Kami juga memamerkan data-data yang kami kirimkan ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Itu hasil kerja seminggu penuh untuk melengkapi data keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Selain peta, BIG juga membawa sejumlah buku tahunan dan laporan yang menunjukkan kinerja mereka selama setahun terakhir. “Kami ingin publik tahu, inilah kontribusi BIG terhadap keterbukaan informasi di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Tommy menjelaskan bahwa sebelum dikenal dengan nama BIG, lembaga ini bernama BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional). “Kami berganti nama menjadi Badan Informasi Geospasial pada tahun 2011,” ungkapnya.

Sejak saat itu, BIG menjadi lembaga yang berperan penting di balik banyak kebijakan strategis negara. “Kami lebih banyak bekerja di belakang layar, menyediakan data untuk BMKG, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, hingga Kementerian Pertahanan,” kata Tommy.

Menurutnya, peran BIG sering kali tidak terlihat publik karena mereka berfungsi sebagai penyedia data utama. “Misalnya untuk batas desa, batas wilayah, atau bahkan batas negara, semua datanya berasal dari kami. Tapi yang berbicara di publik biasanya kementerian terkait,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *