Status WLA dan Arah Kebijakan 2026
Capaian strategis lainnya adalah diraihnya status WHO Listed Authority (WLA) pada akhir 2025. Status ini menjadikan BPOM sebagai otoritas regulatori negara berkembang pertama yang memperoleh pengakuan tersebut, sekaligus memperkuat reputasi global Indonesia dan membuka peluang ekspor produk obat nasional.
Memasuki 2026, BPOM berkomitmen melanjutkan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, pengawasan berbasis risiko, penguatan UMKM, peningkatan peran masyarakat, serta kolaborasi nasional dan internasional. BPOM juga menambah tujuh unit pelaksana teknis (UPT) baru untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
BPOM turut mendukung Program Prioritas Presiden RI, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Fokus BPOM meliputi pengawasan mutu dan keamanan pangan MBG, pengembangan sumber daya manusia, serta sertifikasi sarana produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BACA JUGA: Jejak Karier Iman Rachman, Dirut BEI yang Mundur di Tengah Ambruknya IHSG
Konferensi pers ini menjadi momentum refleksi 25 tahun perjalanan BPOM dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional. Dalam kesempatan tersebut, BPOM menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan insan media.
“Mari kita teguhkan komitmen kerja keras dan tingkatkan sinergi untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Taruna Ikrar.
