Takdir Negeri Lautan, Hanyalah Cerita Nenek Moyang

Oleh: Aldi Madagi

ISU KEMARITIMAN di wilayah pemuda nyaris sudah tidak terdengar dan bahkan seolah-olah asing ditelinga, terlebih lagi kepada kita yang berkehidupan lumayan jauh dari garis pantai, nyatanya kemaritiman Indonesia masih perlu didiskusikan oleh pemuda, selain untuk merawat nalar, tolak uruk kemajuan NKRI bisa didobrak melalui kemaritimannya oleh generasi muda sebagai penurus.

Jika berbicara kehidupan laut, saya menduga pasti yang terbesit dalam pikiran pemuda hari ini yaitu, One Piece, Sea World, marcopolo, pirates of the carbbean, finding nemo, SpongeBob SquarePants dan sebagainya. Mungkin sedikit yang berpikir tentang Maritim, Jalur lintas dagang, Kedaulatan Negara, Pemenuhan sandang pangan hasil laut, ekosistem laut dan idientitas geografis. Memang sepertinya Indonesia agak alpa mencerdaskan kehidupan bangsa soal kelautan dan perbatasan, literasi maritim dirasakan masih sangat minim. Padahal, wilayah Indonesia mayoritas laut. Ditambah lagi konon katanya Nenek Moyang kita seorang Pelaut.

Sudah 78 tahun berlalu pasca penjajahan dan selama kurun waktu itu pula negara Indonesia sering kali diisyaratkan sebagai Negara Kepulauan, Bangsa Bahari, Negara Maritim, idientitas geografis yang sangat menyita mata dunia.

Indonesia setiap tahunnya dua kali memperingati momentum yang berkorelasi dengan kelautan, yaitu Hari kelautan nasional 2 Juli dan Hari Maritim Nasional 23 September, selain itu menurut Official Website Of Pushidrosal, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Hasil perhitungan disepakati bahwa Luas Wilayah Kedaulatan, yang terdiri dari perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110.00 km2, Laut territorial 290.000 km2. Luaa wilayah berdaulat, terdiri dari Zona Tambahan seluas 270.000 km2, Zona Ekonomi Ekslusif 3.000.000 km2, Landas Kontinen seluas 2.800.000 km2. Luas perairan Indonesia 6.400.000 km2, Luas NKRI (darat + Perairan) seluas 8.300.000 km2. Panjang garis pantai 108.000 km.

Jumlah Pulau di Indonesia, sesuai dengan UU no. 6 th 1996 kurang lebih 17.508 pulau, namun demikian hilang akibat kepemilikan yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan begitu juga Pulau Yako dan Pukau Aturo sehingga junlahnya kurang lebih 17.504. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukan pembakuan dan submisi ke PBB pada tahun 2017 sejumlah 16.056 pulau. Menurut banyak sumber Indonesia menduduki peringkat ke-2 garis pantai terpanjang di Dunia.

Baca juga Artikel: Kematian Dipertaruhkan pada Layar Perjudian

Letak Indonesia berada di titik silang, yaitu antara Benua Asia dan Benua Australia, serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, ini yang menyebabkan Indonesia disebut memiliki posisi yang strategi baik dari aspek ekonomi dan pertahanan. Fakta geografis ini otomatis menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas laut dan udara internasional.

Peran Pemerintah

Sebagai salah satu negara pemegang garis pantai terpanjang di dunia, Pemerintah Indonesia perlu sadar betul dalam setiap perjalanan pengambilan kebijakan di sektor pemerintahan perlu juga memfokuskan terkait kemaritiman. Karena dampak kemajuan yang sangat pesat bisa dirasakan jika kemaritiman dikelola dengan baik.

Diantaranya Pengelolaan Sumber Daya, menetapkan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk penangkapan ikan, pengelolaan perikanan, dan perlindungan ekosistem laut. Infrastruktur Maritim, membangun dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan, dermaga, dan jalur pelayaran untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran transportasi laut. keamanan Maritim: Menjaga keamanan laut melalui kebijakan keamanan maritim, termasuk patroli laut untuk mencegah kejahatan seperti perompakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan.

Pengembangan Ekonomi Kelautan, mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan dengan memberikan dukungan kepada sektor industri perikanan, pariwisata, dan energi kelautan. Pendidikan dan Pelatihan, menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor kemaritiman. Kebijakan Lingkungan, menetapkan kebijakan perlindungan lingkungan laut dan pesisir, serta berpartisipasi dalam inisiatif internasional untuk mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim dan polusi laut. Diplomasi Maritim, mengembangkan kerjasama regional dan internasional dalam bidang kemaritiman untuk memajukan kepentingan bersama dan menyelesaikan konflik potensial. Pemenuhan peran-peran ini membantu memastikan bahwa sektor kemaritiman di Indonesia berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi signifikan pada ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Jika sektor kemaritiman tidak berjalan dengan baik, dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang melibatkan aspek ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Beberapa dampak tersebut antara lain, Krisis Ekonomi, Keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan kelemahan infrastruktur maritim dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara yang bergantung pada sektor kelautan. Ketidakamanan Maritim, Kelemahan dalam keamanan maritim dapat meningkatkan risiko terjadinya aktivitas ilegal seperti perompakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang ilegal. Pengangguran,

Baca juga Artikel: Ini Ancaman Ibu Banteng yang Bikin Pak Lurah Ngakak

Jika sektor perikanan atau industri maritim lainnya terganggu, hal ini dapat menyebabkan penurunan lapangan pekerjaan dan meningkatkan tingkat pengangguran. Ketidakstabilan Energi, Negara yang bergantung pada sumber daya energi dari laut dapat mengalami ketidakstabilan pasokan energi jika sektor kemaritiman terganggu. Kerusakan Lingkungan, Kelola sumber daya laut yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan kehilangan keanekaragaman hayati, dengan dampak jangka panjang pada lingkungan, Keterisoliran Regional, Infrastruktur maritim yang buruk atau kebijakan yang tidak mendukung konektivitas regional dapat menyebabkan isolasi ekonomi dan sosial antar wilayah.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk berfokus pada pengelolaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur maritim yang baik, dan implementasi kebijakan yang mendukung kemajuan sektor kemaritiman untuk menghindari dampak negatif tersebut.

Poros Maritim Dunia Ala Jokowi

Presiden Jokowi Dodo sejak 2014 dalam inisiatifnya membawa Konsep “Poros Maritim Dunia” atau “Global Maritime Fulcrum” yang akan diimplementasikan di Indonesia, memang itu adalah inisiatif yang bagus karena dapat menegaskan pentingnya Indonesia sebagai negara maritim yang strategis. Inisiatif ini mencerminkan tekad untuk memanfaatkan potensi dan kekayaan kelautan Indonesia.

Jokowi bahkan membentuk kementerian khusus untuk menangani pembangunan maritim yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Poros maritim dunia dibangun atas dasar lima pilar yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Poros maritim dunia tidak hanya berhenti sebagai konsep, Presiden Jokowi Menurut Kementerian Perhubungan, mulai membangun Tol Laut pada November 2014 dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu 3-4 tahun. Dengan dibangunnya Tol Laut tersebut, maka akan terbangun transportasi massal dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, percepatan pembangunan dan mempermudah distribusi barang, serta memperlancar konektivitas dan memperkuat jaringan logistik antar negara dan antar pulau.

Tol Laut rencananya akan dibangun mulai dari Belawan, Surabaya, Makassar, sampai Sorong untuk memperkuat konektivitas dan sistem logistik dengan nilai investasi mencapai US$6,8-7 miliar. Pembangunan tol laut membutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan baru dan perluasan 20 lebih pelabuhan. Dari pelabuhan tersebut akan disiapkan 5 pelabuhan besar/utama (raksasa) sebagai bagian dari jaringan tol laut, yakni Medan, Surabaya, Jakarta, Makassar, dan Sorong.

Kemenhub juga menjelaskan saat ini telah berjalan 116 trayek kapal perintis pada 42 pelabuhan pangkal dengan 562 pelabuhan singgah yang tersebar di 183 kabupaten/kota pada 23 provinsi serta 26 trayek kapalpublic service obligation(PSO) pada 8 pelabuhan pangkal yang tersebar di 71 pelabuhan singgah.

Memang pembangunan infrastruktur sangatlah digelorakan terlebih lagi membahas akses penghubung yaitu jalan, tapi disisi lain, kita harus kembali kepada Pilar utama yang dibawa oleh Jokowi yaitu nelayan, nelayan sebagai poros utama kemaritiman yang merawat, hidup dan menghidupi. Kemendagri mencatat, jumlah nelayan di Indonesia sebanyak 1,27 juta orang hingga akhir tahun 2022.

Jumlah itu berkurang 5,22% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 1,34 juta orang. Pengurangan jumlah nelayan tersebut didasari oleh beberapa faktor, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebutkan bahwa krisis iklim dan ekspansi industri ekstraktif di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil adalah hal utama yang menjadi faktor pengurangan jumlah nelayan. Selain itu, kematian dan kurangnya jaminan perlindungan hukum untuk nelayan sebagai faktor tambahan. Maka dari itu hemat saya, jika berbicara kemaritiman, nelayanlah hal yang paling vital untuk diutamakan.

Kemaritiman dan Angan Pemuda

Sudah jelas Presiden Jokowi Dodo sangat menginginkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, membawa cita yang amat mulia demi kemajuan negara, tapi di lain sisi ia lupa bahwa konteks poros atau pengkiblatan teritorial harus di topang oleh dua unsur, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

Baca juga Artikel: Jihad Santri Jayakan Negeri, Literasi Memperkokoh Santri

Kini SDA di Indonesia memang sudah memenuhi, tapi apakah sejalan dengan SDMnya? Jadi hemat saya, jika benar-benar ingin mendorong wilayah kemaritiman SDM yang menjadi Subjek kemajuan perlu lebih diperhatikan kembali, dalam segi Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Pangan agar terciptanya kelanjutan dan kemajuan ekosistem kemaritiman.

Belum lagi tantangan 2024 yang mendilematiskan, seraya pergantian kepemimpinan fase pemilu berlangsung, seluruh calon presiden terhitung hari ini belum terbuka lebar soal pembahasan kemaritiman masih hanya seputar Visi/misi belum menjadi tolak ukur program yang diurgensikan untuk Negara.

Harapnya di fase 2024, siapapun pemimpinya bisa memajukan wilayah kemaritiman mulai dari hal kecil hingga besar dan berdampak nyata sebgaimana cita indonesia yang akan dijadikan Poros Maritim Dunia dan membuktikan bahwa takdir negeri lautan bukan lagi cerita nenek moyang semata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *