Jakarta – Belakangan ini, istilah civil phobia ramai dibicarakan publik, terutama di media sosial. Istilah tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal aksi-aksi demonstrasi dalam acara “Presiden Menjawab – Capaian 150 Hari Prabowo Subianto” yang tayang di kanal YouTube TVRI Nasional pada Senin, (7/4/2025).
Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti sejumlah demonstrasi yang terjadi belakangan ini, seperti aksi “Indonesia Gelap” hingga unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang TNI. Ia menyebut ada indikasi bahwa aksi-aksi tersebut merupakan demo bayaran.
Namun, pernyataan itu langsung memicu kritik dari warganet. Banyak yang menilai bahwa tuduhan tersebut sebagai bentuk gaslighting, yaitu upaya membelokkan kenyataan dan menyepelekan suara rakyat yang sah.
BACA JUGA: Impor Daging dan Bahan Pokok Kini Bebas Kuota, Harga Bakal Turun?
Menurut Angga, civil phobia adalah ketakutan irasional dari pemerintah terhadap kebebasan sipil masyarakat. Ketakutan ini kemudian mendorong tindakan pembatasan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berekspresi.
“Civil Phobia /ˈsi.vil //fo.bi.a/ n. Ketakutan irasional pemerintah terhadap kebebasan sipil warga, mendorong pembatasan hak seperti berbicara, berkumpul, atau berekspresi demi menjaga otoritas dan stabilitas,” tulis Angga dalam unggahannya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (9/4/2025).
Selanjutnya, istilah civil phobia ini langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang merasa istilah tersebut tepat menggambarkan situasi sosial dan politik saat ini, terutama terkait pembatasan ruang berekspresi di masyarakat.
Bagi sebagian orang, kemunculan istilah ini menggambarkan adanya kekhawatiran pemerintah yang berlebihan terhadap kritik dari warga. Mereka menilai, pembatasan yang dilakukan atas nama stabilitas justru bisa menggerus prinsip dasar demokrasi.
Di sisi lain, perdebatan pun mencuat mengenai keseimbangan antara stabilitas negara dan hak-hak sipil warga. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hal penting yang harus dijaga. Namun, civil phobia menyoroti kecenderungan negara yang justru mengedepankan kontrol ketat terhadap suara-suara kritis.
