Selain penerapan WFH, pemerintah juga mengarahkan efisiensi mobilitas ASN. Beberapa langkah yang ditempuh antara lain pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, pengurangan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri, serta peningkatan penggunaan transportasi publik.
Tak hanya untuk ASN, kebijakan serupa juga diimbau untuk diterapkan di sektor swasta. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengatur lebih lanjut implementasi WFH dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha, termasuk potensi efisiensi energi di tempat kerja.
Di sektor pendidikan, pemerintah menetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap berlangsung secara tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa perubahan. Sementara itu, perguruan tinggi, khususnya mahasiswa semester empat ke atas, diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing institusi.
BACA JUGA:Â Jakarta Uji Pola Kerja Fleksibel, ASN Maksimal 50 Persen WFA
Kebijakan WFH setiap Jumat ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pemerintah optimistis langkah ini tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi anggaran negara, tetapi juga menekan konsumsi energi masyarakat sekaligus mendorong perubahan budaya kerja yang lebih modern di Indonesia.
