Kebijakan Tak Efektif
Djoko juga menilai kebijakan pembatasan operasional angkutan logistik selama Lebaran yang berlangsung hingga 16 hari tidak efektif.
Pembatasan ini seharusnya hanya lima hari. Akibatnya, proses bongkar muat barang terhambat, yang mengganggu distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi.
Djoko mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan pelabuhan dan memperbaiki tata kelola kawasan. Salah satu solusi adalah membangun area penyangga yang memadai antara pelabuhan dan lingkungan sekitarnya.
“Kawasan ini harus bebas dari bangunan dan memiliki jarak minimal 1 km untuk kelancaran distribusi barang,” tegasnya.
Selain itu, biaya logistik di Indonesia masih tinggi. Sebab itu, Djoko mengkritik biaya tidak transparan, seperti biaya parkir truk yang mencapai Rp 17.500 per masuk.
“Ini menambah beban ekonomi bagi pengemudi truk dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand,” pungkasnya.
Dengan demikian, kemacetan panjang di Pelabuhan Tanjung Priok harus menjadi pembelajaran untuk mengevaluasi kebijakan dan pengelolaan infrastruktur pelabuhan.
BACA JUGA:Â Rute Transjabodetabek Ditolak Kota Wisata, Pakar Minta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ambil Sikap
“Jika tidak segera ditangani, kemacetan ini bisa menghambat distribusi logistik dan merugikan perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu bertindak cepat agar kebijakan lebih mendukung sektor logistik dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” tutup Djoko.
