Jakarta – Kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterapkan Presiden Prabowo menuai polemik. Langkah ini berdampak pada pengurangan karyawan di sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baru-baru ini, viral video curhatan pegawai RRI dan TVRI yang diberhentikan dari pekerjaannya.
BACA JUGA:Â Tak Hanya Pakai Hailuo AI, Bikin Video Kungfu Viral Bisa Pakai Aplikasi Ini Juga, Caranya Mudah Banget
Video tersebut memicu kekhawatiran tenaga honorer di berbagai instansi pemerintahan. Mereka takut mengalami nasib serupa dalam waktu dekat. Pekerja kontrak juga semakin resah karena tidak mendapatkan kepastian perpanjangan kerja.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kepresidenan Adita Irawati menegaskan bahwa pemberhentian pegawai RRI dan TVRI bukan keputusan sepihak. Menurutnya, penghentian terjadi karena kontrak para pekerja telah habis dan tidak dapat diperpanjang.
“Itu tidak benar jika efisiensi berdampak pada PHK karyawan. Kontrak mereka memang sudah habis dan tidak bisa diperpanjang,” ujar Adita saat diwawancarai, dikutip Jumat (13/2/2025).
