Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VI pada 30 Mei 2025 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Para bupati akan mendiskusikan mekanisme dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah.
Pjs Ketua Umum Apkasi, Mochamad Nur Arifin, menyebut Munas VI sebagai momen penting dalam menentukan arah kebijakan daerah.
BACA JUGA: Pjs Ketua Umum Apkasi Hadiri RDPU di DPD RI, Bahas Revisi UU Pemerintahan Daerah
“Munas ini bukan sekadar pemilihan Ketua Umum Apkasi 2025-2030, tetapi juga forum strategis membahas isu krusial, termasuk perubahan mekanisme Pilkada,” ujar Bupati Trenggalek, Cak Ipin, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/03/2025).
Munas VI juga membahas revisi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pengelolaan Transfer Keuangan ke Daerah dan Desa (TKDD). Selain itu, strategi pembiayaan daerah pasca-efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) turut menjadi perhatian.
“Daerah harus tetap mandiri secara fiskal meskipun ada perubahan alokasi dana pusat,” tambah Cak Ipin.
Apkasi juga mengusung perdagangan karbon (carbon trading) untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Apkasi telah menjajaki kerja sama dengan PT PLN Icon Plus dalam proyek rendah karbon yang bisa disertifikasi dan diperdagangkan.
Munas VI Apkasi dijadwalkan dibuka langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden dinilai penting untuk memberikan arahan langsung kepada para bupati.
“Kami telah mengirim undangan resmi ke Sekretariat Negara dan berharap Presiden hadir,” kata Cak Ipin.
