RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut akhirnya angkat bicara terkait polemik tambahan kuota haji 2024 yang kini menyeret namanya dalam kasus dugaan korupsi.
Ia membeberkan kronologi kebijakan tersebut sekaligus menyinggung adanya peran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam keputusan penambahan kuota haji.
Gus Yaqut menuturkan, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 yang dinilainya menyisakan banyak catatan serius. Ia mengajak publik untuk melihat persoalan tersebut secara utuh dengan menengok kembali ke tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Usai Ditetapkan Tersangka, Eks Menang Yaqut Ngaku Shock hingga Bantah Makan Uang Haji
“Untuk menjawab persoalan ini, saya perlu flashback ke tahun 2023. Saat itu Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota haji dengan rasio 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus. Dengan tambahan tersebut, masih digunakan Mina Jadid yang sebenarnya berada di luar Mina dan lebih dekat ke Muzdalifah,” ujar Gus Yaqut dalam podcast YouTube Ruang Publik, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, tambahan kuota pada 2023 justru memunculkan persoalan serius di lapangan. Kepadatan jemaah di Muzdalifah hingga Mina tak terhindarkan, bahkan berdampak pada keselamatan jemaah.
“Faktanya, tambahan 8.000 kuota di 2023 menimbulkan banyak persoalan. Di Muzdalifah terjadi kepadatan luar biasa. Jemaah baru bisa dievakuasi menuju Mina sekitar pukul 13.30 siang. Di Mina pun terjadi kepadatan hebat. Banyak jemaah mengalami kelelahan, bahkan angka wafat cukup tinggi,” jelasnya.
Situasi pada 2024, kata Gus Yaqut, jauh lebih kompleks. Selain adanya pengurangan lahan di Muzdalifah, pemerintah Arab Saudi juga melarang penggunaan Mina Jadid. Kondisi ini membuat pengelolaan tambahan kuota harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
