RUANGBICARA.co.id – Masih ingat dengan janji politik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat masa kampanye Pilpres 2024 terkait subsidi transportasi umum? Saat itu, Prabowo dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa pemerintah harus berani seperti negara lain dalam memberikan dukungan pada angkutan publik.
“Kita harus berani seperti di negara lain, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100 persen,” ujar Prabowo kala itu.
Sementara itu, Gibran juga menyampaikan bahwa angkutan umum perkotaan akan mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah. Namun hingga kini, realisasi janji tersebut dinilai belum terlihat secara nyata dalam kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: Pemerintah Klaim Harga Pangan Ramadan Tetap Stabil, Cabai hingga Bawang Mulai Turun
Karena itu, janji kampanye tersebut kembali ditagih oleh pakar transportasi Djoko Setijowarno, terutama di tengah gencarnya program konversi sepeda motor listrik yang sedang didorong pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah mendorong percepatan transisi energi melalui program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik.
Melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, disebutkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat implementasi energi bersih dan energi terbarukan.
Salah satu langkah yang diambil adalah program konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi sepeda motor listrik dengan target mencapai 120 juta unit dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Djoko menilai kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah berani menuju transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak mengabaikan kebutuhan mendesak untuk membenahi sistem transportasi publik.
MenurutNYA, konversi motor listrik memang berpotensi mengurangi emisi gas buang di perkotaan. Namun kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan mobilitas di kota-kota besar.
Pasalnya, meski mesin kendaraan berubah dari bensin ke listrik, jumlah kendaraan di jalan tetap sama sehingga kemacetan tidak akan berkurang secara signifikan.
Ia menilai solusi paling efektif untuk menekan konsumsi energi dan mengurangi kemacetan adalah mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal yang lebih efisien.
Tantangan teknis dan ekosistem
Selain itu, Djoko juga menyoroti sejumlah tantangan teknis dalam program konversi motor listrik.
Pertama, kesiapan bengkel konversi yang telah terverifikasi perlu diuji kembali apakah mampu memenuhi standar keamanan dan teknis jika program dilakukan secara masif.
Kedua, pemerintah juga perlu menyiapkan peta jalan pengelolaan limbah baterai. Tanpa perencanaan yang matang, program konversi berpotensi memunculkan masalah baru berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
“Tanpa roadmap pengelolaan limbah baterai yang jelas, program ini berisiko memindahkan krisis dari polusi udara menjadi krisis limbah di masa depan,” ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (9/3/2026).
Djoko juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran dalam program konversi kendaraan listrik.
Ia menilai ada potensi insentif konversi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sudah memiliki kemampuan ekonomi. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi kendala biaya operasional baterai dan keterbatasan akses fasilitas pengisian daya.
Jika tidak diawasi dengan baik, kebijakan tersebut justru bisa memperlebar kesenjangan akses energi di masyarakat.
