Tantangan
Di tengah potensi tersebut, Bengkulu juga menghadapi tantangan nyata berupa krisis iklim, degradasi lingkungan, abrasi garis pantai, serta kerentanan sosial. Kondisi ini menegaskan urgensi percepatan implementasi PRKBI agar pembangunan daerah berjalan tangguh dan berkelanjutan.
Forum dialog ini turut melibatkan DPRD Provinsi Bengkulu guna menyelaraskan pemahaman mengenai urgensi PRKBI, sekaligus memperkuat peran legislatif dalam mendukung transformasi kebijakan rendah karbon. Dukungan politik DPRD dinilai krusial untuk memastikan kesinambungan regulasi, pendanaan, serta pengawasan pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi.
Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan juga mengidentifikasi sektor dan isu prioritas PRKBI sebagai dasar integrasi ke dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Hasil dialog akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan daerah guna mempercepat implementasi pembangunan rendah karbon di Bengkulu.
Leonardo menegaskan bahwa Bengkulu memiliki modal kuat, mulai dari sumber daya alam, potensi energi terbarukan, tata kelola yang terus membaik, hingga visi politik yang jelas.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan PRKBI ke dalam RPJMD dan APBD serta memperkuat kolaborasi agar manfaatnya nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang,” tutupnya.
BACA JUGA: Guru Honorer Rangkap Jabatan Jadi Tersangka, Pejabat Rangkap Komisaris BUMN Kok Gak Ditangkap?
Dengan kolaborasi Indonesia–Inggris dan sinergi multipihak, Bengkulu kini dipersiapkan menjadi provinsi rendah karbon berketahanan iklim yang mampu menjadi model transformasi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.
