RUANGBICARA.co.id, Bengkulu – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), didukung Oxford Policy Management (OPM) dan konsorsium organisasi masyarakat sipil, memperkuat kolaborasi dalam percepatan implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Provinsi Bengkulu.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi Bengkulu: Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim, yang digelar pada Rabu (25/2/2026).
Forum strategis ini, tentunya menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan daerah mendukung target pembangunan rendah karbon nasional.
BACA JUGA: KKP Gandeng Masyarakat Pesisir, Ekonomi Biru Tak Lagi Sekadar Wacana
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya PRKBI, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, swasta, dan masyarakat sipil.
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung target nasional, serta mendorong sinergi lintas pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Ruang Bicara, dikutip Jumat (27/2/2026).
Provinsi Percontohan PRKBI
Perlu diketahui, ditetapkannya Bengkulu sebagai salah satu dari empat provinsi pilot implementasi PRKBI di tingkat subnasional, selain Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku ini menempatkan Bengkulu sebagai daerah strategis dalam mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Apalagi, secara potensi, Bengkulu memiliki modal sumber daya alam yang signifikan. Dari sektor Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), luas kawasan hutan di provinsi ini mencapai 928.863 hektare atau sekitar 46 persen dari total daratan. Dari luasan tersebut, 49,58 persen merupakan hutan konservasi dan 27,8 persen hutan lindung, yang berfungsi sebagai mekanisme utama serapan karbon.
Selain itu, Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang sekitar 525 kilometer di sepanjang Samudra Hindia, serta 100 kilometer mengelilingi Pulau Enggano. Potensi ini membuka peluang besar bagi penguatan sektor perikanan dan kelautan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan.
