Eksekusi Cepat di Lapangan
Tak butuh waktu lama, kebijakan Presiden langsung diterjemahkan ke dalam aturan teknis. Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, memastikan bahwa penghapusan tantiem tidak hanya sekadar wacana.
“Bukan sudah mulai, tapi sudah dilaksanakan langsung. Aturannya sudah ada, sudah keluar, dan saya sudah keluarkan aturannya. Seluruh kebijakan tersebut harus dijalankan tanpa terkecuali,” ujar Rosan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Langkah bersih-bersih ini tidak berhenti di situ. Pemerintah juga mulai memangkas jumlah komisaris di berbagai BUMN. Di sektor perbankan, misalnya, jumlah komisaris yang semula mencapai 12–13 orang kini hanya tersisa lima.
“Jadi memang komisaris tidak mendapatkan tantiem sama sekali. Penyesuaian dilakukan bertahap sesuai arahan Presiden. Untuk perusahaan besar seperti PT KAI dan Pertamina yang masih memiliki lebih dari enam komisaris, evaluasi menyeluruh tengah dilakukan,” jelas Rosan.
Ia menambahkan bahwa reformasi ini adalah proses jangka panjang. “Pokoknya kita sedang berjalan sesuai arahan Bapak Presiden. Kita evaluasi semua secara menyeluruh. Tantiem untuk komisaris sudah kita hilangkan,” sambungnya.
Dengan demikian, langkah Prabowo ini tak sekadar soal memangkas bonus, melainkan juga pesan kuat untuk merombak budaya di BUMN. Transparansi, efisiensi, dan regenerasi menjadi kata kunci yang ingin ditekankan.
Kini, publik menanti bagaimana kebijakan ini benar-benar dijalankan di lapangan. Apakah BUMN akan lebih sehat dan kompetitif? Ataukah perlawanan dari mereka yang terusik kepentingannya justru akan menghambat?
BACA JUGA: Prabowo Geser Arah Kepemimpinan Ekonomi, dari Reaktif ke Strategis
Satu hal yang pasti, beres-beres BUMN ala Prabowo sudah dimulai, dan Indonesia sedang menyaksikan babak baru dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
