RUANGBICARA.co.id – Penggunaan anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan terkait pengadaan motor listrik bernilai besar, kini perhatian mengarah pada belanja jasa event organizer (EO) serta pengadaan perlengkapan sederhana seperti kaos kaki yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Berdasarkan data realisasi pengadaan yang dipublikasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat menggelontorkan anggaran hingga Rp113,9 miliar untuk menyewa jasa EO sepanjang 2025. Total tersebut tersebar dalam sedikitnya 31 paket pengadaan yang sebagian besar digunakan untuk mendukung kegiatan di kantor pusat serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
BACA JUGA: Purbaya Akui Pengadaan Motor Listrik BGN, Tekankan Sudah Sesuai Anggaran
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penggunaan jasa EO merupakan kebutuhan strategis, mengingat lembaga yang dipimpinnya masih tergolong baru. Ia menyebut BGN belum memiliki sumber daya internal yang memadai untuk menangani seluruh kegiatan berskala besar secara mandiri.
“Pada tahun pertama, kami masih membangun sistem dan tata kelola operasional sehingga membutuhkan dukungan pihak ketiga,” ujar Dadan, dikutip Senin (13/4/2026).
Dari dokumen tersebut, sejumlah perusahaan tercatat menerima kontrak bernilai signifikan. Misalnya, Maria Utara Jaya memperoleh paket bimbingan teknis manajemen risiko senilai Rp18,47 miliar. Sementara Falah Eka Cahya menangani kegiatan pelatihan dengan nilai Rp16,59 miliar. Selain itu, Pojok Celebes Mandiri dan Raja Idea Kreatif juga termasuk dalam daftar penyedia dengan nilai kontrak miliaran rupiah.
Tak hanya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, BGN juga menggunakan jasa EO untuk penyelenggaraan agenda publik seperti Fun Run Hari Antikorupsi Sedunia dengan nilai kontrak Rp1,33 miliar.
Di tengah besarnya anggaran tersebut, perhatian publik juga tertuju pada pengadaan barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program. Salah satunya adalah pengadaan kaos kaki dengan total nilai mencapai Rp6,9 miliar.
Data menunjukkan harga satuan kaos kaki bervariasi, mulai dari Rp34.999 hingga sekitar Rp100 ribu per pasang untuk jenis tertentu. Angka ini memicu perbandingan dengan harga pasar yang relatif lebih rendah. Bahkan, secara keseluruhan, anggaran untuk kebutuhan pakaian di lingkungan BGN mencapai sekitar Rp622,3 miliar.
Salah satu pengadaan dilakukan melalui e-katalog dengan melibatkan PT Gajah Mitra Paragon senilai Rp3,4 miliar. Pengadaan tersebut termasuk sekitar 17 ribu pasang kaos kaki lapangan dengan nilai mencapai Rp1,7 miliar. Namun, sorotan muncul karena produk tersebut disebut tidak bermerek dan belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
Fenomena ini memperluas diskusi publik, dari sekadar angka anggaran menjadi persoalan prioritas dan transparansi penggunaan dana negara. Kaos kaki yang awalnya dianggap sebagai item kecil justru menjadi simbol pertanyaan yang lebih besar: apakah setiap pengeluaran telah selaras dengan tujuan utama program.
Menanggapi hal tersebut, Dadan menegaskan bahwa seluruh pengadaan tidak dapat dilihat secara terpisah. Menurutnya, setiap komponen, termasuk perlengkapan seperti kaos kaki, merupakan bagian dari sistem kegiatan yang terintegrasi.
“Dalam program nasional, bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga edukasi, sosialisasi, hingga operasional di lapangan,” ujarnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik. Publik masih mempertanyakan relevansi sejumlah pengeluaran di tengah misi utama MBG untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Dengan total anggaran program yang mencapai sekitar Rp6,2 triliun pada 2025, MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah dengan dukungan dana besar. Namun, rangkaian temuan mulai dari pengadaan motor listrik, jasa EO, hingga perlengkapan sederhana menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran tetap menjadi perhatian krusial.
