Kupang – Kunjungan politik Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bersama Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menimbulkan kontroversi serius. Warganet menduga mereka memanfaatkan fasilitas kenegaraan untuk kepentingan politik PSI.
Kontroversi Menyelimuti Kunjungan Politik
Kunjungan politik yang dimulai pada Jum’at, (27/10/2023), ini mendapatkan sorotan tajam dari publik.
Dalam cuitan di akun X/Twitter pribadi Sekjen PSI, @RajaJuliAntoni menyebutkan bahwa kunjungannya akan membagikan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikat wakaf kepada masyarakat.
“Selamat PAGI — Selamat Prabowo Gibran. Mendarat di Kupang. Hari ini di Kupang saya akan membagikan sertipikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat. Semoga PAGI kawan-kawan semua penuh berkah,” tulisnya.
Baca juga:Â Ganjar Pranowo Balas Permintaan Maaf Kiky Saputri dengan Sopan
Besoknya, ia melanjutkan aktivitas kenegaraannya dengan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Kupang.
“Sabtu menyenangkan di Desa Baumata, Kupang, siang ini, saya mewakili Pak Menteri @TjahjantoHadi menyerahkan 112 sertipikat tanah terdiri 104 sertipikat PTSL, 6 sertipikat tanah rumah ibadah, dan 2 sertipikat tanah wakaf. Semakin bertambahnya tanah bersertipikat akan berbanding lurus dengan adanya kepastian hukum dan nilai tambah ekonomi,” tulis dia, Sabtu (28/10/2023).
Safari Politik Kaesang Pangarep dan Reaksi Publik
Di sisi lain, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, juga melakukan safari politik selama 2 hari di Kupang. Selama kunjungannya, Kaesang menghadiri berbagai kegiatan dan menjalin silaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat.
“Terima kasih Kupang, Terima kasih NTT. Terima kasih untuk cinta kakak-kakak, bapa mama kepada bapak saya, Pak Jokowi. Pak Jokowi menang besar tahun 2019 di NTT. Semoga dengan rasa sayang dan cinta Mas Gibran dan PSI juga menang besar di NTT pada pemilu yang akan datang,” kata Kaesang di Kupang, NTT, Minggu (29/10/2023).
Namun, tindakan ini juga menimbulkan reaksi negatif dari warganet yang mempertanyakan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik.
Kecaman dan Tuntutan dari Warganet
Reaksi warganet terhadap kunjungan politik ini sangat keras. Banyak di antara mereka yang menyatakan kekecewaan dan menduga adanya penyalahgunaan wewenang pejabat negara untuk mendukung salah satu calon presiden.
