RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Hadir dalam opening ceremony Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025, Ismail Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ia menilai, birokrasi yang berbelit justru dapat menurunkan rasa percaya publik terhadap lembaga pemerintah maupun institusi lainnya.
Ismail juga menegaskan bahwa akses informasi publik yang mudah menjadi kunci kepercayaan publik. Menurutnya, meskipun data-data publik telah terbuka, masyarakat seringkali kesulitan untuk memperolehnya karena proses birokrasi yang panjang dan rumit.
BACA JUGA: Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 Resmi Dibuka
“Data-data itu terbuka tapi tidak mudah diakses, tidak mudah diperolehnya, perlu kirim surat dan sebagainya. Ini kan rantai birokrasi yang berkelanjutan. Akibatnya apa? Tentu masyarakat akan mengatakan bahwa informasi ini terbuka tapi dibuat-buat agar tidak mudah untuk mendapatkan informasi itu,” ujar Ismail di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Lebih lanjut, Ismail menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan langkah strategis untuk memudahkan publik dalam mengakses informasi. Menurutnya, lembaga publik maupun perusahaan swasta perlu berkolaborasi dan mendesain sistem yang sederhana, cepat, dan efisien.
“Kita para pemangku kepentingan, kementerian lembaga dan perusahaan-perusahaan swasta, perlu mendesain proses untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi publik. Tentu penerapan teknologi digital menjadi salah satu kunci yang sangat krusial,” ungkapnya.
Dengan hadirnya sistem berbasis digital, masyarakat kini lebih mudah memperoleh berbagai data dan informasi publik. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kemudahan akses tersebut harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap risiko penyalahgunaan data.
Tantangan di Era Digital
Selain soal akses, Ismail juga menyoroti tantangan baru yang muncul di era digital, yaitu keamanan data dan risiko peretasan. Ia menilai, menjaga keutuhan dan keamanan data publik menjadi hal yang sama pentingnya dengan keterbukaan itu sendiri.
“Tantangan kita yang cukup berat sekarang di era digital ini adalah menjaga dari adanya upaya-upaya penerobosan atau upaya melakukan pengubahan terhadap data dan informasi yang dimiliki oleh sebuah institusi, apalagi kalau data itu bersifat data pribadi,” katanya.
Oleh karena itu, Ismail menekankan dua prinsip utama yang harus diterapkan dalam sistem keterbukaan informasi publik: transparansi dan perlindungan data pribadi. Kedua hal ini, menurutnya, harus berjalan seimbang agar masyarakat merasa aman sekaligus mendapatkan haknya atas informasi.
Di akhir sambutannya, Ismail meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk terus mengawasi dan memastikan agar sistem informasi publik berjalan dengan baik, inklusif, berbasis teknologi, serta aman dari risiko penyalahgunaan.
“Kami minta agar sistem informasi publik ini dapat terus diawasi oleh KIP agar bersifat inklusif, aman, dan berbasis teknologi agar setiap warga bisa merasakan manfaat kehadiran KIP ini secara nyata,” tutur Ismail.
Tujuan Pameran KIP
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menjelaskan bahwa tujuan utama pameran ini adalah mendorong interaksi langsung antara publik dan badan publik. Ia menegaskan, acara ini bukan sekadar pameran, melainkan bentuk edukasi agar masyarakat lebih sadar akan hak mereka terhadap informasi publik.
“Banyak masyarakat yang belum tahu apa itu keterbukaan informasi publik, bahkan belum kenal Komisi Informasi. Lewat pameran ini, kami ingin masyarakat datang, bertanya, dan berinteraksi langsung,” kata Donny.
