Simbolisme Politik
Selain MBG, Tiyo juga menyoroti Koperasi Desa Merah Putih, yang diwajibkan hadir di lebih dari 80.000 desa. Namun, banyak koperasi yang dibuka hanya sebagai percontohan dan cepat tutup. Ia menilai program ini lebih bersifat simbolik ketimbang memberdayakan ekonomi rakyat.
“Kebijakan seperti ini lebih untuk membentuk persepsi publik daripada menyelesaikan masalah nyata. Simbolisme politik sering menutupi fakta di lapangan,” jelasnya.
Tiyo mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap simbolisme politik yang menampilkan kebijakan pro-rakyat tetapi tidak menyelesaikan masalah mendasar. Ia menggambarkan pendekatan pemerintah sebagai “parasetamol” yang meredakan rasa sakit tanpa menyembuhkan penyakit.
Di akhir pernyataannya, Tiyo menekankan bahwa program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih perlu dievaluasi secara menyeluruh. Fokus evaluasi harus mencakup implementasi, efektivitas, dan dampaknya terhadap pendidikan serta ekonomi rakyat.
BACA JUGA: Wakil Kepala BGN Naniek S Deyang Akui Adanya Jual Titik Dapur MBG
“Simbolisme politik ini jadi makanan sehari-hari kita. Kita harus jeli agar tidak terjebak dalam retorika pemerintah yang hanya meredakan protes tanpa memperbaiki akar masalah,” pungkasnya.
