RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Nama Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project, kembali mencuri perhatian publik. Di satu sisi, ia dikenal sebagai sosok inspiratif lewat berbagai program sosial dan edukasi. Namun di sisi lain, kiprahnya juga memicu kontroversi setelah muncul laporan dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan TNI dan Polda Metro Jaya.
Pada awal pekan ini, Mabes TNI melalui Satuan Siber sempat melakukan konsultasi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ferry Irwandi.
BACA JUGA:Â Densu dan Ferry Irwandi Angkat Suara, Imbau Pendemo Pulang Usai Instruksi Kapolri Viral
Meski begitu, pihak kepolisian menegaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, laporan pencemaran nama baik tidak bisa diajukan oleh institusi, melainkan harus atas nama pribadi.
Menanggapi hal itu, Ferry Irwandi menyatakan siap menghadapi semua proses hukum. Ia menegaskan tidak akan merasa terintimidasi, bahkan menyebut bahwa nomor kontaknya sebenarnya mudah diakses oleh wartawan.
Kontroversi ini mendapat sorotan dari aktivis HAM, Usman Hamid, yang menilai tindakan TNI di luar tugas pokoknya sebagai penjaga pertahanan negara. Menurutnya, upaya pelaporan tersebut justru bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi.
Hal senada juga diungkapkan sejumlah pengamat hukum dan militer. Mereka menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi UUD 1945.
