Selain itu, Tatu juga menjelaskan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, tidak memberikan Surat Keputusan (SK) rekomendasi kepada Airin untuk Pilgub Banten.
“Alhamdulillah, saya dan Bu Airin kemarin malam bertemu dengan Ketua Umum Bahlil dan beliau dengan berat hati menyampaikan bahwa rekomendasi tidak bisa diberikan kepada Bu Airin,” kata Tatu kepada wartawan di Tangerang Selatan, Minggu (25/8/2024).
Meskipun demikian, Tatu mengklaim bahwa Bahlil memberikan izin kepada Airin untuk tetap maju bersama PDIP.
“Sebagai ketua partai (DPD) di Banten, saya dan Bu Airin memohon izin untuk tetap berlayar dalam Pilkada ini bersama-sama dengan PDIP, dan Ketua Umum mengizinkan,” ujar Tatu.
Terakhir, Tatu menyatakan bahwa dirinya memahami keputusan Ketua Umum Bahlil. Menurutnya, alasan Golkar tidak memberikan rekomendasi kepada Airin adalah demi menjaga kepentingan partai.
“Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa ini demi keselamatan Partai Golkar. Jika sudah menyangkut keselamatan, maka sebagai kader kita harus mendahulukan kepentingan partai,” pungkasnya.
BACA JUGA:Â Blak-blakan Sekjen PDIP Hasto Soal Pilkada, Megawati hingga Jokowi
Di tengah dinamika politik ini, muncul pertanyaan apakah langkah Golkar ini merupakan bagian dari manuver politik untuk melawan KIM Plus? Perkembangan selanjutnya tentu akan menarik untuk diikuti, terutama dengan berbagai pergerakan politik yang terjadi menjelang Pilkada Banten 2024.
