Dengan demikian, keberagaman model pendidikan diakomodasi lebih baik melalui istilah yang lebih inklusif.
3. Harmonisasi Kebijakan
Pemerintah juga bertujuan untuk mengharmonisasi istilah dalam administrasi pendidikan.
Penggunaan istilah satuan pendidikan mempermudah implementasi kebijakan secara seragam, terutama dalam dokumen resmi atau laporan administratif.
4. Pengakuan Peran yang Lebih Besar
Dengan istilah baru ini, peran pemimpin pendidikan diakui sebagai manajer lembaga secara keseluruhan, bukan hanya di lingkungan sekolah.
Tanggung jawab kepala satuan pendidikan mencakup pengelolaan aspek akademik dan nonakademik, yang mencerminkan peningkatan tanggung jawab dalam memajukan pendidikan di semua lini.
BACA JUGA:Â Dengan Rata-rata Nilai Rapor Segini, Kamu Bisa Dipastikan Lulus SNBP UNTIRTA 2025 Semua Jurusan
Perubahan istilah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap sistem pendidikan di Indonesia, baik dalam hal administrasi maupun pengelolaan pendidikan. Meski demikian, implementasinya tentu memerlukan pemahaman dan adaptasi dari seluruh pihak terkait agar dapat berjalan lancar.
