Lebih lanjut, Menteri Ekraf menyampaikan bahwa kemajuan teknologi digital membuka peluang besar untuk menciptakan layanan yang lebih terbuka dan inklusif. Hal ini, menurutnya, juga mendukung penguatan ekosistem ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dan teknologi digital membuka peluang besar untuk menghadirkan layanan yang lebih terbuka dan inklusif, yang juga mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, the new engine of growth,” pungkas dia.
Sekilas tentang Pameran KIP
Sebagaimana diketahui, Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 akan berlangsung selama tiga hari, dari 14 hingga 16 Oktober 2025. Acara ini mencakup kegiatan seperti exhibition, education session, seminar, information consultation, gala dinner dan awarding night
Menariknya, pameran ini juga akan membahas isu-isu strategis, seperti penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, perlindungan kelompok rentan, ketahanan dan swasembada pangan, serta isu energi dan lingkungan hidup.
Tak hanya itu, sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi fokus utama untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Persoalan perumahan rakyat, hak buruh, dan ketenagakerjaan juga diangkat dalam konteks menciptakan keadilan sosial.
Lebih jauh, pameran ini menempatkan isu ketahanan nasional sebagai tema krusial untuk menjamin stabilitas dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Seluruh rangkaian acara didukung oleh sejumlah instansi strategis seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN, Kementerian PANRB, dan Polri. Talkshow yang digelar juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan literasi publik dan membangun budaya transparansi.
BACA JUGA: Dukung Pameran Keterbukaan Informasi Publik, Komdigi Serukan Kolaborasi Lintas Sektor
Dengan adanya Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025, Komisi Informasi Pusat berharap dapat memperkuat praktik keterbukaan di berbagai lembaga publik. Selain itu, pameran ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif bagi masyarakat dan pemerintah dalam membangun pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.
