Jakarta – Rencana reaktivasi jalur rel kereta api di Jawa Barat yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dinilai sulit untuk terealisasi.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, rencana tersebut akan menemui kendala besar.
Menurutnya, reaktivasi jaringan kereta api di Jawa Barat sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh Gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil. Namun, rencana ini hanya dapat direalisasikan sebagian, dengan hanya satu lintas yang dibangun, yaitu Cibatu – Garut sepanjang 19,3 km.
BACA JUGA: Gelar Pahlawan untuk Soeharto? Istana Nilai Wajar, Tapi Pakar Sebut Kontradiktif
Proyek tersebut dibiayai oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan selesai pada 22 Maret 2022. Sebelumnya, jalur ini berhenti beroperasi pada tahun 1983, setelah pertama kali dibuka pada tahun 1889.
“Rencana reaktivasi jalur rel di Jawa Barat bukan hal baru, namun tidak berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran,” ujar Djoko Setijowarno, Rabu (23/4/2025).
Merujuk pada data Direktorat Jenderal Perkeretaapian (2010), terdapat 14 jalur rel kereta api non-aktif yang tersebar di Provinsi Jawa Barat. Jalur-jalur tersebut mencakup lintasan Banjar – Cijulang (83 km), Cikudapateh – Ciwidey (27 km), Dayeuhkolot – Majalaya (18 km), dan beberapa lainnya yang tersebar di berbagai wilayah.
Meskipun demikian, Djoko menekankan bahwa keberhasilan reaktivasi jalur Garut – Cibatu ini dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian daerah, terutama dalam sektor pariwisata. Hal ini dapat meningkatkan potensi ekonomi masyarakat di wilayah Priangan.
Tantangan
Di sisi lain, Djoko menegaskan bahwa reaktivasi jalur rel di Jawa Barat memerlukan anggaran yang lebih besar.
“Membangun jalur rel bukan sekadar semangat, tetapi juga membutuhkan anggaran yang cukup. Anggaran APBD Jawa Barat tidak mencukupi untuk proyek ini,” ujar Djoko.
Ia juga menyoroti ketergantungan terhadap dana swasta yang sulit terwujud, karena investasi yang dibutuhkan sangat besar dan pemerintah harus memberikan dukungan operasional yang berkelanjutan.
