Selain pembenahan sumber daya manusia, pemerintah juga mengandalkan penguatan sistem digital perpajakan. Pemanfaatan Coretax dan teknologi kecerdasan buatan (AI) dioptimalkan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, termasuk praktik underinvoicing yang selama ini merugikan negara.
Purbaya mencontohkan kasus ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang ditemukan menggunakan skema manipulasi nilai transaksi. Harga dilaporkan lebih rendah di dalam negeri, sementara di pasar internasional dijual jauh lebih tinggi.
“Ekspor minyak kelapa sawit banyak sekali yang ketahuan underinvoicing. Harga dimurahin di sini, di luar negeri dijualnya lebih tinggi, bahkan bisa dua kali lipat. Nanti akan kami kejar,” ujarnya.
BACA JUGA: IHSG Menguat Tajam, Ratusan Saham Hijau Warnai Perdagangan Selasa
Di tengah upaya bersih-bersih tersebut, Purbaya tetap optimistis kondisi fiskal nasional akan membaik. Pemerintah menargetkan rasio perpajakan dapat mencapai kisaran 11 hingga 12 persen seiring penguatan pengawasan, reformasi internal, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan.
