Mulai Tergerus
Selain itu, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan bahwa pemangkasan TKD dan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai tidak transparan telah menggerus semangat desentralisasi. Ia mengingatkan bahwa prinsip tersebut merupakan hasil reformasi yang seharusnya dijaga.
“Semangat desentralisasi dan keberimbangan fiskal kini makin hilang di tengah perkembangan kebijakan fiskal nasional,” tegas Bursah.
Ia juga menilai kebijakan fiskal selama ini tidak memberikan perlakuan berbeda kepada daerah dengan kapasitas APBD kecil. Menurutnya, kabupaten dengan APBD di bawah Rp 1,5 triliun seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dan tidak disamakan dengan daerah ber-APBD di atas Rp 2 triliun.
Lebih lanjut, Bursah menyoroti dominasi pemerintah pusat yang justru mengubah banyak nomenklatur Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi ini, katanya, menghambat prioritas pembangunan yang seharusnya bisa dikelola daerah sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bursah juga mengingatkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) kini bahkan tidak mencukupi untuk menutup alokasi dasar seperti gaji dan tunjangan ASN. Selain itu, daerah juga dibebani kewajiban membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa dukungan fiskal yang memadai.
Karena itu, para pemimpin daerah berharap pemerintah pusat melakukan peninjauan ulang agar desentralisasi benar-benar dijalankan sesuai semangat awalnya.
Setelah melalui diskusi panjang dengan narasumber dari Ombudsman, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta KPPOD, seminar tersebut menghasilkan Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal. Dokumen ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Apkasi.
Bursah Zarnubi menegaskan bahwa Apkasi berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi daerah di hadapan Presiden dan kementerian terkait.
“Apkasi tidak pernah bosan menyuarakan keresahan anggota kepada Presiden. Kami meyakini bahwa suara daerah akan didengar ketika disampaikan secara konsisten, dan Deklarasi NTT ini menjadi awal perjuangan tersebut,” tutupnya.
BACA JUGA: Dari UMKM Hingga Investor Asing, Inilah Fakta Menarik Apkasi Otonomi Expo 2025
Dengan demikian, para pemimpin daerah berharap semangat otonomi daerah dapat kembali pada tujuan awal: menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
