RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Para pemimpin daerah se-Nusa Tenggara Timur (NTT) menyuarakan keresahan yang sama terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Karena itu, mereka sepakat menandatangani Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal dalam seminar nasional di Larantuka, Flores Timur, Kamis (6/11/2025).
Seminar bertema “Revitalisasi Prinsip Keadilan dan Keberimbangan dalam Kebijakan Fiskal Nasional” ini digagas oleh Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen. Selain itu, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi. Kesepakatan ini menjadi puncak dari kegelisahan daerah atas kebijakan fiskal nasional yang dinilai semakin tidak berimbang.
Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, yang juga Koordinator Apkasi wilayah NTT, menyampaikan bahwa pemangkasan TKD telah memukul kemampuan fiskal sejumlah daerah di NTT. Menurutnya, kondisi tersebut sangat terasa bagi daerah berkapasitas fiskal rendah seperti Flores Timur.
“APBD kami terlampau sulit membiayai pembangunan akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah. Beberapa kebijakan pusat belum sepenuhnya berpihak kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah,” ujar Doni Dihen.
Di sisi lain, para bupati, wakil bupati, dan sekda dari Sikka, Malaka, Kupang, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Lembata, Ende, Nagekeo, hingga Sumba Barat Daya menyampaikan keresahan yang sama. Mereka menilai ruang fiskal daerah kini semakin menyempit sehingga pembangunan di berbagai sektor mengalami kemandekan.
