“Kita harus mengingat bahwa asas keadilan harus selalu diutamakan. Kepentingan masyarakat nelayan yang dirugikan oleh pemasangan pagar laut ini harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini,” ujar Marcellus.
Marcellus juga menambahkan bahwa meskipun sebagian pagar laut dibongkar, substansi barang bukti harus tetap terjaga. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan yang diambil harus didasarkan pada keputusan atau perintah pengadilan yang sah.
“Langkah yang terbaik adalah adanya keputusan pengadilan yang jelas terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pembongkaran sebagian pagar laut ini sah secara hukum. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk Angkatan Laut, KKP, dan nelayan,” jelas Marcellus.
Polemik ini, menurutnya, harus segera diselesaikan tanpa mengganggu fokus mencari solusi yang adil dan bertanggung jawab. Dengan adanya keputusan pengadilan, diharapkan tidak akan ada potensi permasalahan hukum yang lebih kompleks di masa depan.
BACA JUGA: Apa Itu Pemagaran Laut? Ternyata Punya Makna dan Fungsi Begini
Penegakan hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan ini.
