RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Dinamika politik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menjadi sorotan. Polemik muncul setelah Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP di bawah komando H. Muhammad Mardiono.
Namun, meski SK tersebut sudah diterbitkan, respons di internal partai tidak seragam. Di Banten misalnya, sejumlah pengurus menyatakan dukungan penuh kepada Mardiono, sementara Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin, justru menolak keras keputusan itu.
BACA JUGA: Sudahlah Rommy, Jangan Pecah Belah PPP Lagi
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW PPP Provinsi Banten, Baihaki Sulaiman, menjadi salah satu figur yang menyambut positif terbitnya SK Menkumham. Ia menilai langkah pemerintah tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar terjadi.
“Kami mengapresiasi terbitnya SK Kementerian Hukum yang menetapkan Bapak H. Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP. Penolakan yang muncul merupakan bagian dari dinamika politik, sesuatu yang biasa. Saya mengajak kader PPP untuk bersabar, tidak mudah terprovokasi, dan tetap istiqamah sambil berdoa untuk keselamatan semua,” ujar Baihaki kepada Ruang Bicara saat dihubungi, Jumat (3/10/2025).
Tak hanya itu, ia juga mengajak jajaran DPW hingga DPC se-Banten untuk tetap solid di bawah kepemimpinan baru.
Nada serupa disampaikan oleh Wakil Ketua DPW PPP Banten, Muflikhah. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan Menkumham tidak bisa diabaikan.
“Masalah tolak menolak di arena demokrasi sah-sah saja. Yang jelas, kalau menteri sudah tanda tangan berarti sudah melalui kajian,” ucap Muflikhah.
